Sebelumnya, pemerintah menetapkan jadwal pengangkatan CASN dengan calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan diangkat pada Oktober 2025, sementara calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dijadwalkan pada Maret 2026. Namun, Dasco mengungkapkan bahwa ada upaya percepatan yang sedang dibahas.

"Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah, keputusan tentang percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK," ujar Dasco dalam keterangan resmi Jumat (14/3/2025).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa DPR telah memberikan masukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dua hari lalu. Ia menegaskan bahwa DPR mendorong pemerintah untuk mempercepat pengangkatan CASN agar bisa dilakukan lebih awal pada tahun 2025.

"Kami meminta pemerintah melakukan simulasi-simulasi untuk mempercepat pendataan, merapikan pendataan, dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025," jelasnya.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah memastikan bahwa proses pengangkatan CASN 2024 sedang ditangani pemerintah.

"Ya, lagi diurus semuanya," ujar Prabowo saat ditemui di Plaza Insan Berprestasi, Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025). Ia juga memberikan gestur jempol sebagai isyarat bahwa keputusan terkait pengangkatan CASN sedang dalam tahap finalisasi.

Sebelumnya, Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengungkapkan bahwa pemerintah sempat mengusulkan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN.

"Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026," kata Rini dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Rini juga memastikan bahwa seluruh pelamar yang telah lulus seleksi CASN tetap akan diangkat, baik sebagai CPNS maupun PPPK. Namun, dengan adanya dorongan dari DPR, ada kemungkinan bahwa proses ini akan dipercepat dan dilakukan seluruhnya pada tahun 2025.