Untuk Apa Utang Pemerintah Digunakan ? Ini Analisa Faisal Basri !

IVOOX.id, Jakarta – Polemik tentang hutang pemerintah terus berlanjut. Untuk apa sebenarnya utang pemerintah digunakan ? Ini analisa Faisal Basri dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia !

Pemerintah selama ini berargumen bahwa kondisi utang kita masih dalam level aman. Utang dipergunakan untuk kebutuhan produktif, catatan khususnya adalah Infrastruktur.

Hal menarik diungkapkan oleh Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri. Jika dilihat dari alokasi belanja pemerintah pusat, ternyata utang lebih banyak digunakan untuk belanja barang.

“Ternyata peningkatan utang lebih banyak digunakan untuk belanja barang. Selama 2014 hingga 2017, growth (pertumbuhan) belanja barang 58%, untuk ganti mobil, beli furniture. Bayar bunga tumbuh 63%, belanja personnel naik 28%, belanja modal naiknya cuma 36%,” Jelas Faisal.

Data Kementerian Keuangan dan Bank Dunia menunjuka, belanja barang pada 2017 sebesar Rp 280 triliun, naik 58% dibandingkan 2014 yang sebesar Rp 177 triliun. Kemudian, pembayaran bunga pada 2017 sebesar Rp 217 triliun, naik 63% dibandingkan 2014 sebesar Rp 133 triliun.

Anggaran belanja pegawai pada 2017 sebesar Rp 313 triliun, naik 28% dari tahun 2014 yang sebesar Rp 244 triliun. Di sisi lain, belanja modal, termasuk infrastruktur Rp 200 triliun, naik 36% dari tahun 2014 yang sebesar Rp 147 triliun.

Sedangkan sebagian besar proyek besar infrastruktur justru dilakukan dengan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan hanya sebagian kecil yang dimodali dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah. Pada kenyataannya, beberapa BUMN mengalami kesulitan arus dana (cash flow). Kesulitan cash flow ini kemudian berdampak pada pihak lain yakni para kontraktor yang jasanya tidak dibayar.

“BUMN disuruh mencari dana sendiri. Beberapa BUMN pontang-panting membiayai proyek pemerintah pusat dengan dana sendiri sehingga kesulitan cash flow, mengeluarkan obligasi, pinjaman komersial dari bank,” tegasnya.

Catatan lainnya, Faisal menemukan, belanja sosial justru mengalami penurunan. Pada 2017 jumlahnya Rp Rp 55 triliun, turun dari 2014 yang sebesar Rp 98 triliun pada 2014. Meskipun, pada 2018, belanja sosial ditetapkan kembali naik menjadi Rp 81 triliun.

“Social safety nett kita termasuk yang terburuk di Asia Pasifik,” tegasnya.

Beberapa pakar ekonomi memang memberikan catatan khusus agar pemerintah berhati-hati dalam mengelola utang.