“Untuk susu, kami akan melakukan evaluasi. BPOM bertugas menilai keamanan pangan sesuai dengan undang-undang,” ujar Taruna Ikrar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Lebih lanjut, ia memaparkan kondisi gizi nasional yang saat ini masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data, sekitar 80 persen masyarakat mengalami masalah gizi. Sebanyak 21,6 persen anak-anak mengalami stunting akibat kekurangan protein dan gizi esensial, sementara 40 persen lainnya mengalami defisiensi mikronutrien seperti zat besi, yodium, dan fosfor. Di sisi lain, sekitar 20 persen penduduk justru mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.

Menanggapi kekhawatiran mengenai kandungan gizi dalam program MBG, Taruna menegaskan bahwa komposisi makanan harus disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat.

“Jika ada laporan dari masyarakat mengenai kandungan gizi dalam MBG, perlu dipahami bahwa ada dua faktor utama yang harus diperhatikan. Pertama, bahan pangan diharapkan berasal dari produk lokal agar dapat meningkatkan potensi daerah. Kedua, komposisi gizi harus sesuai dengan kondisi penerima manfaat, apakah mereka mengalami kekurangan atau kelebihan gizi,” ujarnya.

Sebagai contoh, daerah pesisir yang kaya akan ikan laut sebaiknya mengoptimalkan ikan sebagai bahan utama dalam menu MBG. Sementara itu, daerah dengan sumber nabati melimpah dapat memanfaatkan tempe atau tahu sebagai sumber protein utama.

BPOM, lanjut Taruna, akan terus bekerja sama dengan Badan Gizi dan pihak terkait untuk memastikan keamanan serta kualitas pangan dalam program ini.

“Kami akan terus bergerak hingga mencapai 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan target menjangkau 82 juta penerima manfaat menjelang akhir tahun. Ini adalah tantangan besar, tetapi BPOM berkomitmen untuk mendukung program ini secara optimal,” katanya.

Unjuk Rasa Forum PPPK di Kementerian PANRB

Related Articles

0 comments

Leave a Reply