Unhas Sebut Sanksi Drop Out hingg Skorsing untuk Mahasiswa Pengkritik MBG adalah Hoaks

IVOOX.id – Universitas Hasanuddin (Unhas) memastikan narasi di media sosial yang menyebut sanksi drop out dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah fitnah dan hoaks.

Kabid Humas Kantor Sekretariat Unhas Ishaq Rahman mengatakan disinformasi atau berita hoaks yang beredar di berbagai akun medsos ini berpotensi merugikan reputasi Unhas secara institusi, yang berdampak pada ribuan sivitas akademika dan entitas terkait lainnya.

Ia menjelaskan, kemunculan berita hoaks itu berawal dari aksi unjuk rasa mahasiswa Unhas di Rektorat pada Kamis, 11 Juni 2026.

Aksi tersebut berlangsung damai, meskipun diselingi tindakan kecil yang masih dapat ditoleransi berupa rusaknya fasilitas kampus. Pihak Unhas melalui Bidang Humas menerima mahasiswa dan memberikan penjelasan atas sejumlah kritik dan pertanyaan publik.

Usai aksi, mulai beredar informasi yang menyebutkan bahwa sebanyak 28 mahasiswa Unhas mendapat sanksi drop out. Sebagian lainnya menerima ancaman skorsing.

“Ada pihak-pihak yang memutarbalik fakta, dan membangun narasi baru melalui proses information spinning di mana fakta-fakta yang tidak berkaitan dibuat seolah berhubungan," kata Ishaq di Makassar, Minggu (14/6/2026), dikutip dari Antara.

Dia menegaskan, secara faktual tidak ada sanksi drop out atau skorsing terhadap mahasiswa yang terlibat dalam aksi unjuk rasa penolakan MBG.

Menurut dia Unhas bukanlah institusi yang antikritik. Keterlibatan Unhas dalam program prioritas ini merupakan wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi, berdasarkan paradigma Kampus Berdampak, dan juga atas dasar pertimbangan akademik dan rasional.

Berbagai riset kesehatan di dalam dan luar negeri menunjukkan bahwa pendekatan intervensi gizi jauh lebih berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan investasi pada infrastruktur pendidikan.

Keterlibatan Unhas dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diikuti dengan pendekatan baru. Langkah ini merupakan kebijakan resmi, terbuka, dan dapat dikritisi.

"Kami berharap, kritik yang membangun akan membuka ruang bagi perbaikan berkelanjutan," katanya.