Tumbuh di Atas Kertas, Tumbang di Meja Makan

IVOOX.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen pada triwulan III 2026, naik dari 5,29 persen pada triwulan sebelumnya. Di atas kertas, ini kabar baik. Di meja makan, ceritanya berbeda.
Upah nominal pekerja per Agustus 2026 hanya naik 2,7 persen, sementara inflasi mencapai 3,2 persen dan inflasi pangan 5 persen. Tingkat wanprestasi 90 hari atau TWP90 pinjaman daring naik dari 2,82 persen menjadi 5,36 persen dalam setahun, melewati ambang 5 persen.
Ekonom UGM Denni Puspa Purbasari menyebut kondisi ini sebagai anomali: pertumbuhan ekonomi tinggi ketika sejumlah indikator daya beli justru tertekan.
Apakah datanya keliru? Belum tentu. Keduanya bisa sama-sama benar. Yang mungkin keliru adalah cara kita membaca pertumbuhan.
Pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat dan investasi. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen dan menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni 2,62 poin.
Sementara itu, investasi tumbuh lebih tinggi, sebesar 6,06 persen, dengan kontribusi 1,91 poin. Belanja pemerintah juga turut memberikan dorongan melalui pertumbuhan sebesar 8,95 persen, yang menyumbang 0,62 poin. Selebihnya, pertumbuhan ekonomi didukung oleh komponen lain, termasuk aktivitas ekspor dan impor.
Dewan Ekonomi Nasional mencatat ekspor tumbuh 4,59 persen, sementara impor melambat dari 9,34 persen menjadi 7,31 persen. Permintaan domestik juga melambat dari 6,34 persen menjadi 6,10 persen.
Karena impor merupakan faktor pengurang, perlambatan impor memberi dorongan terhadap PDB melalui net ekspor. Namun impor yang lebih rendah tidak otomatis kabar baik, karena juga diperlukan untuk bahan baku dan barang modal. Artinya, angka pertumbuhan PDB tidak seluruhnya menceritakan penguatan daya beli domestik.
Pemilik usaha mengenal situasi ini: omzet naik ketika margin dan kas justru menyusut. Omzet bukan laba, dan laba bukan kas. PDB ibarat omzet sebuah negara. Pendapatan rumah tangga adalah labanya, dan daya beli adalah kasnya.
Di sinilah batas PDB. Ia menjawab apa yang tumbuh, tetapi tidak menjawab: siapa yang belanja, dengan uang apa, dan pada harga siapa?
Tiga titik buta
Pertama, distribusi. Data BPS Maret 2026 menunjukkan 40 persen penduduk terbawah hanya menyumbang 19,22 persen total pengeluaran. Gini ratio naik menjadi 0,368 dari 0,363 pada September 2025. Jadi, konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,04 persen tidak berarti semua lapisan mengalami penguatan daya beli yang sama.
Bagi UMKM, ini penting. Omzet ditentukan bukan hanya oleh jumlah pembeli, tetapi juga oleh kemampuan mereka dalam membayar.
Kedua, pembiayaan. Konsumsi lebih sehat jika ditopang pendapatan. Masalahnya, ketika upah nominal tumbuh di bawah inflasi, upah riil tertekan sekitar 0,5 persen.
Pada September 2026, pinjaman daring masih tumbuh 17,02 persen dengan outstanding Rp106,48 triliun, tetapi pertumbuhannya melambat. TWP90 justru naik hampir dua kali lipat.
TWP90 bukan indeks daya beli. Ia mengukur kualitas pembayaran pinjaman daring, dan sebagian pinjaman itu mengalir ke UMKM. Namun justru di situ alarmnya bisa berlipat: jika yang macet termasuk pinjaman usaha, pembeli melemah pada saat penjual kehabisan kas.
Pertanyaannya: apakah sebagian rumah tangga mempertahankan konsumsi dengan menarik pendapatan masa depan ke hari ini? PDB tidak mencatat apakah konsumsi dibiayai gaji, tabungan, atau utang. Transaksi hari ini tercatat sebagai konsumsi; beban pembayarannya bisa baru terasa kemudian.
Ketiga, harga. Inflasi 3,2 persen adalah angka rata-rata. Keranjang belanja setiap keluarga berbeda. Pada Maret 2026, sebesar 74,70 persen garis kemiskinan nasional berasal dari kebutuhan makanan. Karena itu, kenaikan harga pangan terasa jauh lebih berat bagi kelompok berpendapatan rendah. Garis kemiskinan naik 9,86 persen dalam setahun.
Inflasi terasa ketika beras naik, lauk mengecil, atau uang Rp50.000 yang dulu cukup kini tidak lagi. Riil versi statistik tidak selalu sama dengan riil versi dapur keluarga.
Jangan sampai salah membaca
Angka 5,47 persen tentu bukan sesuatu yang harus dicurigai atau ditolak. Pertumbuhan itu nyata dan layak diapresiasi. Tetapi PDB mengukur produksi, bukan isi dompet. PDB per kapita juga tidak otomatis menggambarkan pendapatan, apalagi upah pekerja.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: ke mana nilai tambah pertumbuhan itu mengalir?
Di sisi lain, jangan buru-buru menyalahkan rumah tangga ketika mereka menggunakan pinjaman untuk mempertahankan konsumsi. Literasi keuangan tetap penting, tetapi ia bukan obat untuk upah yang tumbuh lebih lambat daripada kebutuhan pokok. Utang untuk mengembangkan usaha tentu berbeda dengan utang untuk menutup kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, pinjaman daring adalah termometer, bukan penyakitnya. Yang perlu diperhatikan bukan semata-mata berapa banyak orang meminjam, melainkan apakah pendapatan mereka cukup untuk membayar kembali.
Begitu pula dengan optimisme konsumen. Indeks Keyakinan Konsumen Bank Indonesia masih berada pada level optimistis, yaitu 119,9 pada Oktober 2026. Namun angka itu belum kembali ke 127,0 pada Januari 2026. Optimisme adalah modal penting, tetapi belum tentu tanda bahwa daya beli telah pulih.
Apa yang harus dilakukan?
Pertama, ganti dasbor. Setiap rilis PDB harus dibaca bersama upah riil, inflasi menurut kelompok pengeluaran, dan kualitas kredit rumah tangga. Pertumbuhan perlu diuji bukan hanya dari angka PDB, tetapi juga dari slip gaji.
Kedua, jadikan pangan sebagai jangkar daya beli. Stabilisasi harga pangan harus memperkuat rantai pasok petani, peternak, nelayan, dan UMKM pangan. Program seperti MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih seharusnya tidak hanya menjadi sumber belanja, tetapi juga memperbesar pasar bagi produsen lokal.
Ketiga, perbaiki pendapatan dan produktivitas. Investasi dan belanja negara perlu diarahkan ke sektor penciptaan pekerjaan dan nilai tambah.
Bagi UMKM, upah hanya bisa naik berkelanjutan jika produktivitas dan omzet ikut naik. Karena itu, UMKM perlu dibantu memiliki pembukuan sederhana agar layak memperoleh pembiayaan produktif. Utang seharusnya memperbesar produksi, bukan menambal kebocoran kas. Skema bagi hasil berbasis kepemilikan saham sebagai pelengkap upah juga layak dikaji.
Keempat, pasang rem di hilir. Ketika TWP90 mencapai 5,36 persen, perhatian OJK dan penyelenggara pinjaman harus bergeser dari memperluas akses kredit menuju kemampuan membayar: penilaian kemampuan bayar, rasio cicilan yang sehat, restrukturisasi, dan penindakan pinjaman ilegal.
Kelima, perkuat pertahanan keluarga dan usaha. Setiap keputusan bisnis termasuk berutang perlu melewati lima penjagaan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bagi pemilik usaha, jaga margin dan kas sebelum mengejar omzet, serta awasi umur stok yang terlalu lama di gudang, termasuk umur piutang ketika pembeli mulai menunda bayar.
Ekonomi tumbuh 5,47 persen. Angka itu nyata dan layak diapresiasi. Tetapi sebuah keluarga yang bisa tetap belanja meski tabungannya menipis atau sebagian konsumsinya dibiayai utang, sama seperti usaha yang omzetnya naik ketika kasnya mengering.
Ekonomi pada akhirnya tidak hidup di dalam tabel PDB. Ia hidup ketika orang tua mampu memenuhi kebutuhan anak, ketika pembeli masih sanggup datang ke warung, dan ketika pemilik UMKM bisa membayar utangnya tanpa mengorbankan modal usahanya. Karena di sanalah pertumbuhan menemukan arti sebenarnya.
Penulis: Baratadewa Sakti P
Praktisi keuangan keluarga dan pendamping keuangan bisnis UMKM.
Sumber: Antara


0 comments