Transformasi Kementerian ATR/BPN Menuju Era Digital

IVOOX.id, Jakarta -- Transformasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Menuju Era Digital menjadi tema besar dari Rapat Kerja Nasional Tahun 2019, yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, tanggal 6-8 Februari 2019.

Menurut Sofyan A. Djalil, Menteri ATR/Kepala BPN saat ini banyak negara sedang bergerak cepat menuju transformasi era digital.

"Jika kita tidak bergerak cepat, maka Indonesia akan ketinggalan. Untuk itu, kita harus bekerja keras," ujarnya.

Sofyan A. Djalil menjabarkan bahwa visi Kementerian ATR/BPN tahun 2025 adalah Terwujudnya Kementerian ATR/BPN Menjadi Institusi Pengelola Pertanahan dan Tata Ruang yang berstandar dunia.

"Untuk menuju ke sana, kita akan menerapkan 7 pilar," ujar Sofyan A. Djalil.

Ketujuh pilar tersebut, yaitu:

(1) Seluruh tanah di Indonesia harus didaftarkan.

(2) Memaksimalkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

(3) Peningkatan Sumber daya manusia menuju birokrasi berstandar dunia.

(4) Kementerian ATR/BPN harus menjadi pusat informasi pertanahan dan tata ruang.

(5) Mewujudkan Kantor Pertanahan modern dengan memberikan produk pertanahan dan tata ruang berbasis elektronik.

(6) Meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 10 kali dengan layanan informasi pertanahan sebagai basis penerimaan negara.

(7) Memberlakukan stelsel positif atau asuransi pertananahan untuk mengatasi kerugian masyarakat akibat sengketa pertanahan.

"Kementerian ATR/BPN makin hari makin baik. Banyak masyarakat yang memuji kinerja kita, maka dari itu tahun 2019 ini Kementerian ATR/BPN akan melakukan banyak perbaikan," kata Sofyan A. Djalil.

Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Sofyan A. Djalil mengakui bahwa setelah tahun 2017, Kementerian ATR/BPN terus melakukan banyak terobosan sehingga dapat mendaftarkan sekitar 9,3 juta bidang tanah pada tahun 2018.

Terkait pelaksanaan Reforma Agraria di tahun 2018 jika dibanding dengan tahun 2017, pencapaiannya meningkat signifikan. Sofyan A. Djalil menjelaskan

Redistribusi tanah agar dilaksanakan secara akuntabel. Sehingga mudah diaudit dan transparan pelaksanaannya.

Dalam manajemen organisasi, Kementerian ATR/BPN akan melaksanakan sistem penilaian berbasis kinerja. Sistem penilaian ini akan menjadi dasar mutasi, promosi serta rotasi pegawai.

Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN telah menginstruksikan untuk melakukan perbaikan finish proses serta struktur organisasi. "Contohnya struktur organisasi Kantor Pertanahan di Jakarta Timur sama dengan Kantor Pertanahan di Papua padahal memiliki beban kerja yang berbeda. Ini akan kita kaji serta perbaiki strukturnya," kata Sofyan A. Djalil.

Dalam pelayanan pertanahan juga dilakukan beberapa terobosan yakni akan melakukan digitalisasi warkah, meluncurkan layanan online terkait hak tanggungan dan roya, serta penyiapan sertipikat tanah 1 lembar. Kementerian ATR/BPN akan mengutamakan kepuasan masyarakat serta menerapkan Zona Integritas di seluruh kantor pertanahan.

Presiden RI Joko Widodo sebelumnya telah mengingatkan terkait persoalan tata ruang. Tata ruang penting dilaksanakan untuk menata ruang yang tepat dan baik diterapkan suatu daerah, tata ruang juga penting bagi investasi maupun online single subsmission, dan juga mitigasi bencana pada daerah yang rawan, dasar pelaksanaan itu dari RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) melalui RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang harus ada dan dimiliki seluruh daerah. (Adhi Teguh)