Tito Sebut 99 Sekolah Terdampak Bencana Sumatra Masih Gunakan Kelas Darurat

IVOOX.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sebanyak 99 dari 4.922 satuan pendidikan yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih menggunakan kelas darurat meskipun kegiatan belajar mengajar di wilayah tersebut secara umum telah kembali berjalan.
"Rata-rata sudah kembali ke sekolah semula, tetapi ada yang masih di sekolah darurat 99. Ini yang sekarang menjadi atensi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)," kata Tito setelah rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra di Jakarta, Selasa (27/10/2026), dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan pemerintah melalui Kemendikdasmen terus menangani pemulihan fasilitas pendidikan, baik melalui perbaikan langsung oleh sekolah maupun kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI Angkatan Darat.
Tito menambahkan, pemerintah menargetkan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak dapat dipercepat dengan dukungan anggaran yang telah disetujui bagi kementerian dan lembaga.
Kemendikdasmen mengajukan anggaran pemulihan lebih dari Rp4 triliun, tetapi anggaran yang telah disetujui sekitar Rp1,5 triliun hingga Rp1,6 triliun.
Mendagri menjelaskan, kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi dapat diusulkan untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya agar pekerjaan pemulihan yang belum selesai tetap dapat dilanjutkan.
"Selain fasilitas pendidikan, pemerintah juga menangani kerusakan infrastruktur dasar, termasuk jalan dan jembatan, serta fasilitas kesehatan di tiga provinsi terdampak," ujar Tito.
Ia menegaskan, sebagian besar rumah sakit umum dan puskesmas telah kembali berfungsi. Namun, enam puskesmas pembantu di Sumatra Utara masih perlu diperbaiki karena mengalami kerusakan atau hilang akibat bencana.
Pemerintah juga menghadapi tantangan berupa banjir dan longsor susulan yang kembali merusak sejumlah infrastruktur sehingga memperlambat proses pemulihan.
Tito berharap kementerian dan lembaga terkait dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan hingga 31 Desember 2026 agar masyarakat terdampak dapat kembali menjalani aktivitas secara normal.


0 comments