Titiek Soeharto Prihatin Dugaan Pembalakan Liar yang Dinilai Perparah Banjir di Sumatra

IVOOX.id – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan kerusakan hutan dan maraknya aktivitas penebangan liar diduga memperburuk dampak banjir dan longsor di sejumlah daerah, khususnya Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Kamis, 4 Desember 2025, di Kompleks Parlemen Senayan, Titiek menampilkan sebuah video viral yang memperlihatkan truk-truk besar mengangkut kayu berdiameter raksasa melewati jalan raya di Sumatera setelah bencana banjir terjadi.

Kepada Menteri Kehutanan, Titiek menyampaikan rasa sedih dan marah melihat tayangan tersebut. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin penebangan pohon berukuran sangat besar masih berlangsung ketika masyarakat di wilayah terdampak tengah menghadapi masa sulit.

“Baik Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter satu setengah meter itu, berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya saja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah itu kayu? Salah pohon itu apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Penjaga erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia. Kok dipotong begitu saja?” ujarnya.

Kayu-kayu tersebut diketahui berasal dari kawasan hutan di Sibolga, Sumatera Utara, salah satu wilayah yang juga terdampak cukup parah akibat banjir. Titiek menilai temuan itu menunjukkan bahwa aktivitas pembalakan masih berlangsung meski situasi daerah sedang dalam tahap pemulihan. Ia mengatakan ironis melihat truk-truk bermuatan kayu besar itu melintas hanya dua hari setelah banjir, seakan tanpa kendali atau pengawasan.

“Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di Jalan Raya dua hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan Pak Menteri. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia," ujarnya.

Titiek meminta Menteri Kehutanan mengusut perusahaan yang terlibat dan mengambil tindakan tegas agar penebangan pohon-pohon besar dihentikan sepenuhnya. “Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong, jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini! Kami tidak mau hanya sekadar moratorium tapi dihentikan. Enggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong,” katanya.

Ia juga menyoroti temuan ratusan potong kayu yang hanyut hingga memenuhi pantai dan sungai setelah banjir, yang menurutnya menunjukkan semakin tidak terkendalinya pembukaan lahan baru untuk perkebunan dan pertambangan. Titiek menegaskan bahwa Komisi IV mendukung penuh langkah pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap para perusak lingkungan.

“Kita ini mewakili rakyat Indonesia. Bapak juga ditunjuk sebagai pembantu presiden yang dipilih rakyat Indonesia. Kita tegakkan hukum setegak-tegaknya. Siapapun itu kalau merugikan bangsa dan negara, merusak tanah dan hutan kita, ditindak saja. Bapak enggak usah takut-takut, kami di belakang Bapak,” ujarnya.

Menhut Sebut Masih Dalami Sumber dan Status Kayu Banjir Sumatra

Terpisah, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan masih mendalami asal dan status gelondongan kayu terseret banjir, di mana Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sudah mengidentifikasi perusahaan yang terindikasi menjadi faktor penyebab banjir di Sumatera.

"Ya sekali lagi belum pada tahap pemeriksaan, tapi identifikasi subjek-subjek hukum yg mungkin terlibat sudah dilakukan," kata Menhut menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Jakarta pada Kamis (4/12/2025), dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya masih mendalami sumber kayu-kayu tersebut, apakah berasal dari pembalakan liar (illegal logging), kayu yang ditumpuk dari pembukaan lahan untuk perkebunan sawit atau tambang, dan potensi berasal dari Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).

"Jadi hutan alam yang ada di areal penggunaan lain (APL) yang memang hutan alam tapi tidak di kawasan hutan tapi di APL itu jadi salah satu modus pencucian kayu. Apakah itu? Nanti kita akan bersama-sama dalami," tuturnya.

Kemenhut dan Polri sendiri sudah membentuk tim investigasi untuk mencari sumber kayu yang terseret banjir di sejumlah lokasi Sumatera. Termasuk gelondongan dalam jumlah yang besar di wilayah banjir di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Menhut mengatakan jajaran Polri sendiri sudah diturunkan ke dua daerah di DAS Garoga dan wilayah Anggoli di sekitar Batang Toru, Sumatera Utara.

"Namun, bagaimana konkretnya saya kira lebih baik tim bekerja secara sinergi dan akan kami laporkan secara reguler ke publik," jelasnya.

Sebelumnya, Menhut menyampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta pada hari ini bahwa pihaknya sudah mengidentifikasi 12 perusahaan di Sumatera Utara yang terindikasi melakukan pelanggaran dan menjadi salah satu faktor banjir di wilayah tersebut.