Timwas DPR Temukan Ketimpangan Layanan Haji Jelang Puncak Armuzna

IVOOX.id – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI kembali mengingatkan pemerintah untuk tidak menutup mata terhadap kondisi nyata di lapangan jelang puncak ibadah haji. Saat meninjau pemondokan jemaah Kloter Surabaya 16 di Hotel Safwat Almiead 916, Sektor 9, Makkah, Selasa (3/6/2025), Timwas menemukan sejumlah persoalan krusial yang jauh dari laporan resmi Kementerian Agama.

Kunjungan itu dipimpin Anggota DPR RI Adies Kadir, didampingi koleganya sesama politisi Golkar: Aprozi Alam, Sari Yuliati, dan Zigo Rolanda. Mereka menilai masih banyak hal yang belum siap, meskipun keberangkatan jemaah ke Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna) dijadwalkan berlangsung esok hari.

“Setelah kita lihat langsung, masih banyak sekali kendala. Apa yang disampaikan oleh Dirjen Haji dan Kementerian Agama kemarin di rapat, itu jauh dari kenyataan,” kata Adies dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Selasa (3/6/2025).

Salah satu temuan utama adalah belum meratanya pembagian Kartu Nusuk, sebuah kartu penting untuk akses dan layanan jemaah selama prosesi Armuzna. Meski sempat disebut tinggal sedikit, kenyataannya puluhan jemaah Kloter Surabaya 16 belum menerima kartu tersebut.

“Faktanya hari ini masih ada lebih dari 30 kartu yang belum dibagikan. Kami akan tagih komitmen Dirjen bahwa malam ini semua harus selesai,” ujar Adies.

Ia juga menyoroti pernyataan pemerintah yang mengklaim sistem layanan syarikah—meliputi katering dan transportasi—sudah terintegrasi dengan sistem pemondokan. Namun, lapangan menunjukkan kondisi berbeda: pemisahan kelompok masih terjadi, membuat koordinasi keberangkatan ke Armuzna semakin kompleks.

“Kalau dari hotel harus per hotel, maka di Armuzna juga harus tetap per hotel. Jangan sampai dipecah-pecah, ini bisa membingungkan dan melelahkan jemaah,” katanya.

Meski dihadapkan pada sejumlah kendala teknis, Adies mengapresiasi keteguhan mental para jemaah yang tetap menunjukkan semangat tinggi. “Ibu-ibu dan bapak-bapak masih tersenyum, niat ibadahnya luar biasa. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah agar mereka bisa beribadah dengan tenang dan khusyuk,” katanya.

Timwas DPR memastikan evaluasi terhadap penyelenggaraan haji akan terus dilakukan secara menyeluruh. Dengan lebih dari 500 kloter jemaah Indonesia yang masih akan menjalani puncak ibadah, DPR menekankan bahwa pelayanan harus merata dan optimal hingga proses kepulangan nanti.