Timwas DPR Sebut Jemaah Haji Furoda yang Gagal Berangkat Harus Dapat Penyelesaian Adil

IVOOX.id – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Singgih Januratmoko, menyoroti pentingnya penyelesaian yang adil antara jemaah dan penyelenggara travel jika terjadi kegagalan keberangkatan jemaah haji furoda akibat visa yang tidak terbit. Hal ini ia sampaikan saat melakukan peninjauan bersama Timwas Haji DPR RI di Madinah, Arab Saudi, Jumat (30/5/2025), di tengah meningkatnya laporan kasus batalnya keberangkatan jemaah non-kuota karena visa tidak keluar dari Pemerintah Arab Saudi.

“Kalau visa furoda itu memang skemanya business to business (B2B). Jadi ketika visanya tidak keluar, harus ada penyelesaian yang baik antara jemaah dan travel-nya,” kata Singgih dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Sabtu (31/5/2025).

Ia menegaskan bahwa opsi penyelesaian bisa berupa pengembalian dana atau pengalihan keberangkatan ke musim haji tahun depan, selama prinsip keadilan tetap ditegakkan. “Apakah itu uang dikembalikan, atau digunakan untuk haji tahun depan. Yang penting tidak ada yang dirugikan,” ujarnya.

Menurut Singgih, persoalan mendasar dalam kasus visa furoda adalah ketiadaan landasan hukum yang jelas di dalam sistem regulasi haji nasional. Ia menilai bahwa selama ini pemerintah cenderung dianggap tidak hadir dalam menyelesaikan persoalan visa non-kuota, karena memang belum ada pijakan hukum yang mengatur secara rinci soal ini.

“Oleh sebab itu, saat ini dalam revisi Undang-Undang Haji, kami mengusulkan adanya pengaturan tiga jenis visa: visa kuota yang meliputi haji reguler dan haji plus; visa dari kuota negara lain; dan visa non-kuota, termasuk visa mujamalah dan furoda,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa DPR RI mendorong agar ke depan jemaah pemegang visa non-kuota mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas, agar kejadian seperti ini tidak terus berulang. “Kalau sekarang pemerintah seolah-olah tidak hadir karena belum ada dasar hukum untuk perlindungan. Padahal relasinya ini antara pemerintah Arab Saudi dengan pihak syarikah, dan jemaah dengan travel di Indonesia,” katanya.