Terkait Campak dan Gizi Buruk di Papua, Presiden Perintahkan Untuk Mencari Penyebabnya

IVOOX.id, Jakarta – Terkait kejadian luar biasa (KLB) penyakit campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Presiden Joko Widodo memanggil 3 pejabat papua ke Istana Kepresidenan Bogor pada hari Selasa (23/01/2018).

Ketiga pejabat Papua yang dipanggil Presiden adalah Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Nduga, Wentius Nimiangge.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Presiden ingin ada sebuah solusi jangka pendek hingga jangka menengah dan panjang untuk penanganan campak dan gizi buruk di Papua, Preisden juga mengatakan bahwa dirinya mengetahui medan berat yang harus ditempuh di Papua.

“Harus ditangani dengan langkah preventif. Tapi apapun harus ada sebuah solusi jangka pendek sampai jangka menengah dan panjang, Saya sudah tahu seperti apa medannya, sangat berat, medan di sana berat.” Ucap Presiden Jokowi.

Untuk solusi jangka pendek, pemerintah telah mengirimkan 39 tenaga kesehatan bersama TNI dan Polri ke daerah Papua pada 16 Januari 2018 lalu.

Untuk memastikan solusi jangka panjang, Presiden Jokowi membutuhkan masukan dari para kepala daerah. Karena merekalah yang paling mengerti kondisi, budaya dan kekhususan lainnya yang ada di daerah tersebut.

Setelah selesai pertemuan, Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan kepada para jurnalis bahwa Presiden memerintahkan jajarannya untuk mencari penyebab timbulnya permasalahan.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek akan berangkan ke Papua terkait perintah Presiden untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya masalah kesehatan yang saat ini terjadi di Papua.

“Arahan Bapak Presiden perlu dilakukan pendekatan terpadu dan menyeluruh, tidak bisa sendiri-sendiri,” ucap Idrus. Masalah ini hanya terjadi di Asmat saja dan daerah-daerah lain agar bisa mengantisipasi semuanya,” ujar Menteri Sosial Idrus Marham.

Terkait tradisi adat istiadat dan hak ulayat masyarakat setempat, menurut Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Asmat Elisa Kambu, saat ini solusi relokasi setempat adalah yang paling mungkin dilakukan.

“Relokasi paling mungkin di tempat mereka sendiri di satu distrik bangun perumahan, jalan, tapi untuk pindah ke tempat lain tidak bisa,” ucap Gubernur Papua.