Terkait Amandemen, Pimpinan MPR Diminta Tegur Bambang Soesatyo

IVOOX.id, Jakarta – Ketua MPR Bambang Soesatyo dinilai tidak sejalan dengan para pimpinan lainnya dalam menyuarakan amandemen UUD 1945. Bahkan Bamsoet (panggilan akrabnya) dinilai memiliki agenda sendiri terkait hal tersebut.

Hal itu diungkapkan pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (11/9).

Zaina mengatakan pimpinan MPR lainnya seharusnya menegur Bamsoet.

"Kalau kita mau fair artinya silakan lah MPR barangkali tegur ketuanya paling tidak, 'jangan dong pidato kaya gitu karena itu tidak ada dalam pembicaraan kita' misalnya, 'tidak ada dalam agenda kita', karena jangan sampai satu orang mendaku mewakili secara organisasi," katanya lagi.

Meskipun pimpinan MPR lainnya mengatakan bahwa amandemen tidak akan dilakukan, namun menurutnya pernyataan Bamsoet dalam pidatonya pada tanggal 16 Agustus 2021 dan 18 Agustus 2021 mengonfirmasi seolah-olah MPR serius terkait rencana amandemen tersebut.

"Kalau ketua MPR itu menyatakan itu di publik, bagaimana mungkin publik bisa menolak untuk mengomentari, bahwa tadi Hidayat Nur Wahid, pak ustaz (mengatakan) tidak ada tuh tapi nyatanya Ketua MPR-nya begitu," ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengungkapkan bahwa pimpinan MPR sudah pernah menegur Bamsoet secara informal melalui grup WhatsApp (WA) yang berisi para pimpinan MPR. Di grup tersebut para pimpinan saling mengingatkan, termasuk pernyataan-pernyataan Bamsoet.

"Kita pimpinan MPR itu ada group WA, di sana kita saling mengingatkan, saling mengoreksi dan termasuk hal itu sudah disampaikan kepada pak ketua MPR. dan beliau menegaskan bahwa beliau tidak bermaksud mengklaim, apalagi mengatakan bahwa MPR mempunyai kehendak, mempunyai program. Beliau menyampaikan itu dalam rangka melaksanakan rekomendasi, dalam rangka menampung atau tetap menerima masukan daripada seluruh pihak. Jadi itu sudah kami lakukan di internal pimpinan," ungkap Hidayat.

Sebelumnya dalam sidang tahunan MPR, Bamsoet menyampaikan pentingnya keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Karena itu, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara terbatas perlu dilakukan.

"Untuk mewadahi PPHN dalam bentuk hukum Ketetapan MPR, sesuai dengan hasil kajian memerlukan perubahan Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya diperlukan perubahan secara terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN," kata Bamsoet dalam pidatonya, Senin (16/8) lalu.

Bamsoet kembali menyinggung soal rencana perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara terbatas di acara peringatan Hari Konstitusi sekaligus perayaan HUT MPR RI ke-76, Rabu (18/8). Dalam pidatonya Bamsoet mengatakan, perubahan UUD bukanlah sesuatu hal yang tabu.