Tempuh Jalur Hukum, Puan Maharani Minta Budi Arie Klarifikasi Tuduhan PDIP Terkait Judi Online

IVOOX.id – Isu yang menyeret nama Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi dalam dugaan tudingan terhadap PDI Perjuangan (PDIP) terkait kasus judi online (judol) tengah menjadi sorotan publik. Polemik ini mencuat setelah beredar sebuah rekaman suara yang diduga milik Budi Arie, yang menyebut dirinya menjadi korban framing oleh PDIP dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan.

Rekaman tersebut ramai diperbincangkan setelah nama Budi Arie sempat muncul dalam sidang dakwaan kasus judi online yang melibatkan sejumlah mantan pejabat Kominfo — kementerian yang kini telah bertransformasi menjadi Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi).

Menanggapi hal tersebut, sejumlah kader PDIP mengambil langkah hukum dengan melaporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri pada Selasa, 27 Mei 2025. Laporan tersebut didasarkan pada dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, mengacu pada Pasal 310 dan 311 KUHP.

Ketua DPR RI yang juga politikus senior PDIP, Puan Maharani, turut merespons isu ini. Ia meminta agar Budi Arie segera memberikan klarifikasi secara terbuka untuk mencegah berkembangnya spekulasi yang dapat memicu fitnah lebih jauh.

"Untuk menghindari fitnah, Pak Menteri tolong klarifikasi hal tersebut. Jangan bicara sembarangan, apalagi menyangkut nama orang lain atau lembaga," ujar Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta Selasa (27/5/2025).

Lebih lanjut, Puan juga mengimbau masyarakat agar tidak langsung berspekulasi atas beredarnya rekaman tersebut. Ia berharap klarifikasi dari pihak Budi Arie bisa segera dilakukan agar situasi tidak semakin memanas.

"Jangan berspekulasi, tapi tolong klarifikasi," ujarnya singkat.

Saat ditanya mengenai laporan PDIP ke polisi, Puan menyebut langkah tersebut sebagai bentuk upaya menjaga muruah partai dan menghindari munculnya prasangka yang lebih luas.

"Silakan saja melapor, itu bagian dari hak hukum untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan," kata Puan.

Ia menambahkan bahwa menyebut nama seseorang atau lembaga tanpa bukti jelas bisa menimbulkan dampak serius, baik secara personal maupun institusional.

"Kalau menyebut nama atau lembaga tanpa bukti, tentu ada yang merasa disakiti. Jadi lebih baik diklarifikasi agar tidak ada salah paham berkepanjangan," katanya.