Target Pajak Sejatinya Lebih Realistis

iVOOXid, Jakarta - Peneliti lembaga Wiratama Institute Muhammad Syarif Hidayatullah mengatakan, pemmerintah seharusnya dapat menetapkan target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 secara lebih realistis.

"DPR baru saja mengesahkan APBN 2018 dan ada sejumlah hal yang perlu jadi perhatian. Pertama, kurang realistisnya target penerimaan perpajakan dan kedua terkait penyaluran bantuan nontunai," kata Muhammad Syarif Hidayatullah, Kamis (26/10/2017).

Menurut Syarif, pemerintah harus lebih konservatif dalam menentukan target penerimaan pajak pada APBN 2018, sehingga kesalahan penetapan target penerimaan pajak APBN 2015 dan 2016 terulang kembali.

Ia mengemukakan, penerimaan perpajakan pada APBN 2018 ditargetkan menjadi Rp1.618 triliun, atau meningkat Rp8,7 triliun dibandingkan RAPBN 2018, dan naik 9,91 persen dibandingkan target APBN-P 2017.

"Target ini terkesan konservatif apabila membandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan perpajakan selama satu dekade sebesar 13,9 persen. Akan tetapi, perlu menjadi catatan adalah besarnya pertumbuhan penerimaan pajak tersebut ditopang oleh boom harga komoditas 2009-2012," jelasnya.

Ia berpendapat, bahwa semenjak harga komoditas mengalami penurunan yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, rata-rata pertumbuhan penerimaan perpajakan Indonesia hanya sebesar 7 persen pada periode tahun 2013-2016, sehingga target 9,91 persen masih kurang realistis.

Syarif mengingatkan, target penerimaan perpajakan yang kurang realistis akan berdampak kurang baik pada beberapa hal, antara lain menyebabkan "shortfall" perpajakan, menghambat realisasi belanja dan pada akhirnya memperlebar defisit anggaran.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perbaikan administrasi pajak sebagai bagian dari reformasi perpajakan akan terus dilakukan agar tidak membuat masyarakat dan dunia usaha khawatir.

"Kami akan melaksanakan kewajiban pungut tanpa membuat masyarakat dan dunia usaha khawatir," kata Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers APBN 2018 di Jakarta, Rabu (25/10).

Sri Mulyani mengatakan masih banyak terdapat kerumitan dari segi peraturan maupun data yang membuat penerimaan pajak belum begitu optimal, padahal target pendapatan selalu meningkat setiap tahunnya.

Untuk itu, ia memastikan pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan administrasi tersebut, karena dalam jangka panjang, tindakan itu bisa memaksimalkan penerimaan pajak tanpa menimbulkan keresahan.

"Kondisi ekonomi tetap sama, tapi kalau administrasi diperbaiki dapat menambah penerimaan, padahal kita tidak memperbaiki tarif. Jadi kalau dasar penghitungan itu diperbaiki, kita bisa mendapat penerimaan yang sesuai," ujarnya.

Selain itu, pembenahan juga dilakukan agar data otoritas pajak dapat lebih kredibel dan Wajib Pajak tidak merasa keberatan dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak dan tidak merasa diintimidasi petugas pajak. (ant)