Target Defisit RAPBN 2027 Diperkecil, Banggar DPR Sebut Presiden Ingin Fiskal Semakin Sehat

IVOOX.id – Pemerintah menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2027 semakin mengecil sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal nasional. Arah kebijakan tersebut tercermin dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 yang tengah disusun bersama DPR RI.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan tingkat defisit anggaran berada pada kisaran 1,5 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target tersebut lebih rendah dibandingkan postur APBN Tahun Anggaran 2026 yang menetapkan defisit sebesar 2,68 persen dari PDB.

Pernyataan itu disampaikan Muhidin usai mengikuti Rapat Tim Perumus (Timrus) bersama pemerintah dalam rangka penyusunan KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

“Presiden kita menghendaki bahwa defisit kita itu makin lama makin kecil. Sehingga tahun ini Presiden minta 1,5% sampai 2,4%. Jadi tergantung nanti di mana yang cocok, mau ambil batas bawah atau batas atas atau batas tengah-tengah,” ujar Muhidin dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, kisaran tersebut masih bersifat fleksibel karena pemerintah masih melakukan berbagai simulasi fiskal sebelum menentukan angka final. Banggar DPR memberikan ruang kepada pemerintah untuk memilih skenario yang paling sesuai dengan kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan negara.

Muhidin menjelaskan bahwa pembahasan saat ini masih berada pada tahap penyusunan kerangka dasar kebijakan fiskal sehingga seluruh indikator ekonomi makro masih menggunakan rentang asumsi, bukan angka yang telah diputuskan secara final.

“Ini hanya dasar pemerintah menyusun APBN. Ini kan baru KEM-PPKF. Sehingga masih ada range-nya. Pemerintah diberikan kelonggaran menghitung, mau ambil dari mana, dasar bawah atau dasar atas,” ujarnya.

Selain membahas target defisit, Banggar DPR juga menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada kisaran 70 hingga 90 dolar Amerika Serikat per barel. Rentang tersebut dipilih sebagai acuan awal mengingat kondisi pasar energi global masih dipengaruhi dinamika geopolitik internasional.

Muhidin mengatakan perkembangan situasi di kawasan Selat Hormuz menjadi salah satu faktor utama yang akan menentukan arah pergerakan harga minyak dunia dalam beberapa waktu ke depan.

“Itu kan dinamis, tergantung bagaimana perkembangan di Selat Hormuz. Minyak sekarang sudah turun di bawah 90. Kalau itu jalan, pasti pertamax juga akan turun,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah masih akan menyempurnakan berbagai simulasi makroekonomi sebelum menyampaikan postur RAPBN 2027 secara resmi. Seluruh asumsi dan target fiskal nantinya akan diumumkan Presiden dalam Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2026, sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut bersama DPR.

“Finalisasinya nanti setelah 17 Agustus. Nanti pada tanggal 16 Agustus Presiden menyampaikan, di situ kita lihat adakah masih kemungkinan untuk menambah atau tidak,” kata Muhidin.