"Dari forum-forum yang kita menjadi anggota, BRICS itu menjadi salah satu pengimbang bahwa ada kelompok negara sedang berkembang, tapi kita juga menjadi anggota di kelompok-kelompok yang ada negara maju dan negara sedang berkembang," kata Mari Elka saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2025) malam, dikutip dari Antara.

Mari Elka mengatakan bahwa sisi positif yang bisa dilihat dari keanggotaan penuh RI dalam aliansi BRICS adalah Indonesia bisa memperjuangkan isu-isu yang terkait dengan negara berkembang di forum tersebut, dan forum multilateral lainnya.

Sisi positif kedua, Mari Elka menilai Indonesia bisa menjadi jembatan antara kepentingan negara berkembang dan isu yang dibahas di forum multilateral, yang dianggap perlu diperjuangkan bagi kelompok negara berkembang.

Namun di sisi lain, Mari Elka menekankan bahwa perlu dipelajari agenda dari negara anggota BRICS, salah satunya menggunakan nilai mata uang selain dolar AS untuk transaksi perdagangan.

"Kita masih harus pelajari, BRICS ini apa yang sedang mereka inginkan, misalnya menggunakan 'currency' di luar Dolar, menggunakan transaksi apa yang disebut 'SWIFT' di luar sistem yang ada," kata Mari Elka.

Selain itu, anggota BRICS juga telah mencanangkan bank multilateral, bernama The New Development Bank, yang perlu dipelajari apakah bank tersebut dapat membiayai pembangunan, termasuk untuk Indonesia.

Dengan keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS, pemerintah juga harus memutuskan kementerian yang bertanggung jawab untuk diplomasi negara dalam forum itu.

Tak Perlu Khawatirkan Trump dan Amerika Serikat

Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu menilai bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh aliansi BRICS tidak perlu mengkhawatirkan dampaknya terhadap hubungan bilateral Amerika Serikat dan presiden terpilih Donald Trump.

Menurut Mari Elka yang juga anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), diplomasi Indonesia yang menganut politik bebas aktif membuat negara bisa bekerja sama dengan berbagai pihak dan tidak terafiliasi dengan hanya satu forum multilateral saja.

"Tidak harus khawatir karena kita kan istilahnya bebas aktif ya. Kita boleh kerja sama dengan berbagai pihak dan kita tidak mengganggu kepentingan AS," kata Mari Elka.

Ia menilai justru posisi Indonesia sebagai anggota BRICS dapat bertindak sebagai jembatan antara negara sedang-berkembang dan negara maju.

Meski Indonesia saat ini juga dalam proses aksesi menjadi anggota OECD di mana AS menjadi anggota pendiri organisasi tersebut, keanggotaan penuh RI dalam BRICS menjadi pengimbang terhadap keanggotaan di forum negara berkembang dan negara maju.

Saat ditanya lebih lanjut soal ancaman dari Trump terkait dedolarisasi yang dianut oleh negara anggota BRICS dalam transaksi dagang, Mari Elka mengatakan bahwa diversifikasi itu memang sudah dilakukan. Contohnya, yuan diperhitungkan sebagai mata uang transaksi dagang, tanpa harus dikonversi terlebih dahulu ke dolar AS.

Penggunaan mata uang lain selain dolar, kata Mari Elka, merupakan suatu perkembangan dalam keuangan internasional yang pasti akan terjadi. Namun di sisi lain, dolar masih dominan untuk digunakan dalam transaksi dagang, maupun sebagai aset.

"Sekarang pun kita kan sudah punya sistem untuk bisa langsung kalau kita berdagang dengan Tiongkok itu sudah ada sistemnya, dari rupiah ke yuan. Jadi sebetulnya selama ini belum ada yang protes ya bahwa kita melakukan itu. Dan saya rasa itu suatu perkembangan dalam dunia keuangan internasional yang memang akan terjadi lambat laun," kata Mari Elka.

Sebelumnya, Brazil, sebagai pemegang presidensi aliansi Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BIRCS) tahun ini, mengumumkan pada Senin (6/1) bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota organisasi internasional tersebut. Dalam pernyataan persnya, Pemerintah Brazil menyambut dan memberi selamat kepada Indonesia sebagai anggota terbaru BRICS.

Target Bauran Energi Baru Terbarukan 2025

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply