Tanggapan Prabowo Soal Penangkapan Wamenaker oleh KPK

IVOOX.id – Presiden Prabowo Subianto menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

"Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025), dikutip dari Antara.

Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden telah menerima laporan mengenai operasi tersebut dan menegaskan hal itu menjadi ranah hukum KPK.

Prabowo, kata dia, mempersilakan KPK untuk menjalankan proses hukum sebagaimana mestinya, dan apabila terbukti bersalah, pemerintah akan segera melakukan pergantian terhadap Immanuel.

"Apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Prasetyo menyampaikan keprihatinannya atas OTT terhadap salah satu anggota Kabinet Merah Putih tersebut.

Dia mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo agar setiap pejabat negara senantiasa berhati-hati dan tidak menyalahgunakan amanah yang telah diberikan.

"Berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati, semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam," ucap Prasetyo.

Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memperlihatkan reaksi terkejut secara berlebihan atas informasi operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

"Ya, kalau terkejut 'wow-nya' gitu ya, enggak," katanya.

Menurut Prasetyo, Presiden memberi arahan agar peristiwa itu menjadi peringatan bagi seluruh pejabat untuk senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas negara.

Prasetyo menilai operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer membuktikan bahwa praktik korupsi di Indonesia sudah seperti penyakit stadium 4 atau stadium lanjut.

"Ini kan sekali lagi, ini kan membuktikan bahwa memang korupsi ini sudah sedemikian masuk kategori, kalau penyakit ini stadium 4, stadium lanjut," ujar Prasetyo.

Prasetyo mengatakan peristiwa tersebut menjadi pengingat keras kepada seluruh Kabinet Merah Putih dan jajarannya untuk lebih waspada terhadap penyalahgunaan wewenang.

Prasetyo menekankan bahwa korupsi merupakan pekerjaan rumah besar yang harus dihadapi bersama, karena persoalan itu tidak hanya menyangkut pejabat negara, tetapi juga melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

"Itu ya berlaku untuk tidak hanya kepada pejabat negara, kepada semuanya gitu. Memang PR besar kita," kata dia.

Prasetyo yang juga Juru Bicara Presiden menambahkan, Kepala Negara tidak berencana mengumpulkan para menteri maupun pejabat lainnya pasca-OTT tersebut.

Presiden Prabowo, kata dia, tetap meminta para pembantunya bekerja sesuai tugas dan wewenang masing-masing.

“Bahwa, ada satu kejadian itu menjadi warning untuk kita semua, iya. Tapi bukan berarti setelah itu langsung akan ada semua dipanggil,” ujarnya.

Prasetyo menjelaskan, laporan mengenai OTT Wamenaker disampaikan langsung oleh jajaran pembantu Presiden.

Adapun respons awal Kepala Negara lebih kepada sikap sangat menyayangkan hal itu terjadi, mengingat peringatan serupa telah berkali-kali disampaikan sebelumnya kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih.

Mensesneg Nilai Kemenaker Berkinerja Baik

Menanggapi soal kinerja Kementerian Ketenagakerjaan, Mensesneg Prasetyo Hadi menilai kementerian tersebut tetap menunjukkan kinerja yang baik.

Prasetyo menyebut dalam kurun 10 bulan terakhir, kementerian tersebut mampu merampungkan berbagai persoalan krusial, termasuk penyelesaian konflik di PT Sritex yang sempat menjadi sorotan besar.

"Terutama kemarin, salah satu yang paling besar kan adalah berkenaan dengan masalah yang muncul di Sritex. Sebenarnya, apa yang dikerjakan di Kementerian Tenaga Kerja juga cukup luar biasa," ujarnya.

Prasetyo yang juga Juru Bicara Presiden mengatakan, pencapaian tersebut merupakan bagian dari kerja kelembagaan yang tidak boleh terabaikan karena kasus hukum yang menimpa salah satu pejabatnya.

Menurutnya, langkah penegakan hukum oleh KPK merupakan urusan terpisah yang tidak mengurangi apresiasi terhadap kerja keras kementerian dalam mengatasi berbagai tantangan ketenagakerjaan.

Kasus pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) sempat menjadi ujian besar bagi Kementerian Ketenagakerjaan karena berdampak pada ribuan pekerja, sehingga pemerintah turun tangan melakukan mediasi untuk memastikan hak buruh tetap terlindungi.