Tak Diakui Sebagai Negara Berkembang, RI Bakal Defisit Berdagang Dengan AS

IVOOX.id, Jakarta - Pemerintah mengakui keputusan Amerika Serikat (AS) yang mencabut Indonesia dari daftar negara berkembang akan membuat neraca perdagangan Tanah Air dengan AS defisit.

“Oh iya, jelas (berisiko defisit),” kata Sesmenko Perekonomian Susiwijono di Jakarta, Senin (24/2).

Susiwijono menuturkan hal tersebut berkaitan dengan fasilitas bea masuk impor atau skema Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan AS kepada negara berkembang, termasuk Indonesia akan hilang.

“Kalau soal keputusan AS keluarkan Indonesia itu kaitannya dengan fasilitas perdagangan karena nanti konsekuensinya kan ke GSP dan sebagainya,” kata Susiwijono, dikutip Antara.

Setelah Indonesia tidak menerima fasilitas GSP, maka diharuskan untuk membayar bea masuk dengan tarif normal atau Most Favoured Nation (MFN).

"GSP kita kan sangat besar. Nanti teman-teman Kementerian Perdagangan yang akan menjelaskan,” ujar Susiwijono.

Ia menyebutkan saat ini perdagangan Indonesia dengan AS masih surplus yang dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa surplus perdagangan Indonesia dengan AS pada Januari 2020 sebesar 1,01 miliar dolar AS.

“Kita juga masih surplus dengan mereka (AS),” katanya.

Sementara itu pada Minggu (23/2), Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan dampak lain dari keputusan AS adalah Indonesia akan menjadi subjek pengenaan tarif lebih tinggi karena tidak mendapat fasilitas lagi sebagai negara berkembang.

Selain itu, fasilitas Official Development Assistance (ODA) yang merupakan alternatif pembiayaan dari pihak eksternal untuk melaksanakan pembangunan sosial dan ekonomi turut dicabut.

“Kita bicara mengenai hubungan utang, maka kita tidak dapat lagi klasifikasi ODA karena dengan itu kita akan mampu mendapatkan bunga yang murah kalau di bawah 4.000 dolar AS bisa dapat 0,25 persen,” kata Fithra.