Survei Poltracking: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Ekonomi Prabowo-Gibran Hanya 36,8 Persen
IVOOX.id – Kinerja ekonomi menjadi pekerjaan rumah terbesar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun masa pemerintahan. Survei nasional Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi hanya mencapai 36,8 persen, terendah dibandingkan bidang lainnya.
Hasil survei yang dilakukan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 itu memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi masih menjadi sumber utama ketidakpuasan masyarakat. Sebanyak 55,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan, sedangkan 40,9 persen menyatakan tidak puas.
“Tingkat kepuasan tersebut relatif stagnan sejak Agustus hingga Oktober 2026. Sementara itu, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat lebih tinggi, yakni 64,8 persen. Adapun 32,1 persen responden menyatakan tidak percaya,” ujar Hanta Yuda AR Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia dalam konferensi pers secara daring pada Senin (19/10/2026).
Dalam survei tersebut, persoalan ekonomi yang belum stabil menjadi alasan paling dominan di antara responden yang tidak puas terhadap pemerintah, dengan angka 18,9 persen. Keluhan berikutnya adalah harga kebutuhan pokok yang mahal sebesar 15,4 persen dan bantuan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran sebesar 14,3 persen.
Tekanan ekonomi juga tercermin dari penilaian masyarakat terhadap pengeluaran rumah tangga. Sebanyak 65,3 persen responden menyebut pengeluaran mereka dalam satu tahun terakhir meningkat. Selain itu, 58,6 persen mengatakan harga kebutuhan pokok dalam satu bulan terakhir tidak terjangkau.
Ketika ditanya mengenai masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan pemerintah, sebanyak 45,9 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok. Kesulitan mencari pekerjaan menempati urutan berikutnya dengan 9,3 persen, disusul pemberantasan korupsi sebesar 8,9 persen.
Tantangan penciptaan lapangan kerja juga terlihat dari penilaian terhadap kemampuan pemerintah menangani persoalan masyarakat. Hanya 33,3 persen responden yang menilai pemerintah berhasil menciptakan lapangan kerja, sementara 33,2 persen menilai pemerintah berhasil menurunkan angka pengangguran.
“Di sektor pertanian, persoalan harga dan akses pupuk turut menjadi perhatian. Dari responden yang memiliki anggota keluarga pengelola lahan pertanian atau perkebunan yang membutuhkan pupuk, 50,2 persen menyatakan mudah mendapatkannya saat dibutuhkan dalam sebulan terakhir. Namun, 52,2 persen menilai harga pupuk mahal,” ujarnya.
Meski demikian, penilaian terhadap kondisi keuangan keluarga tidak sepenuhnya negatif. Sebanyak 52,9 persen responden menilai kondisi ekonomi keuangan keluarga mereka baik dalam setahun terakhir, sementara 53,5 persen memberikan penilaian baik terhadap kondisi penghasilan rumah tangga.
Survei Poltracking Indonesia menggunakan metode stratified multistage random sampling terhadap 1.220 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pemerintah bukan hanya mempertahankan kepercayaan masyarakat, tetapi juga menerjemahkannya menjadi perbaikan ekonomi yang dirasakan langsung oleh rumah tangga. Pengendalian harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan keterjangkauan kebutuhan dasar menjadi sejumlah persoalan yang paling mendesak untuk dijawab.
0 comments