Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Capai 74,2 Persen, Program MBG Paling Dirasakan Manfaatnya

IVOOX.id – Poltracking Indonesia menyebut tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih berada pada level tinggi. Temuan tersebut terungkap dalam survei nasional yang dilakukan Poltracking Indonesia pada pertengahan Mei 2026.

Survei yang digelar pada 11–17 Mei 2026 itu melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi dengan metode stratified multistage random sampling. Survei memiliki margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh pewawancara terlatih menggunakan aplikasi digital.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menjelaskan bahwa survei ini bertujuan mengukur kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran beserta program-program prioritas yang telah dijalankan di tengah dinamika geopolitik dan kondisi nasional saat ini.

“Hasil survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 74,2 persen. Sementara itu, tingkat kepuasan masyarakat berada di angka 72,2 persen,” katanya dalam konferenis pers Kamis (4/6/2026).

Masduri menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan masih mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat. Secara kuantitatif, tingkat kepuasan yang berada di atas 70 persen mencerminkan dukungan publik yang cukup kuat terhadap jalannya pemerintahan saat ini.

“Tiga alasan utama yang membuat masyarakat merasa puas adalah bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran sebesar 14 persen, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 13,8 persen, serta kepemimpinan yang dianggap tegas dan berwibawa sebesar 10,6 persen,” ujarnya.

Jika ditinjau berdasarkan sektor, bidang kesehatan menjadi aspek dengan tingkat kepuasan tertinggi, yakni 75,4 persen. Disusul sektor pertahanan dan keamanan sebesar 74,5 persen, pendidikan 72,5 persen, sosial budaya 70,3 persen, serta politik dan stabilitas nasional 69,1 persen. Sementara itu, bidang hukum dan pemberantasan korupsi memperoleh tingkat kepuasan 64,5 persen, sedangkan sektor ekonomi menjadi yang terendah dengan angka 59,2 persen.

Survei juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran relatif merata di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara hingga Maluku-Papua. Dukungan serupa juga terlihat di seluruh kelompok generasi, mulai dari Generasi Z, Milenial, Generasi X, Baby Boomers hingga Silent Generation.

Dalam kategori lembaga negara dan institusi demokrasi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi lembaga dengan tingkat kepuasan tertinggi sebesar 78,9 persen. Posisi berikutnya ditempati lembaga kepresidenan dengan 70,7 persen dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar 70,1 persen.

Sebaliknya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencatat tingkat kepuasan paling rendah dibandingkan lembaga lainnya, yakni 57,3 persen. Penilaian terhadap fungsi-fungsi DPR juga mayoritas berada di bawah 60 persen, mulai dari pengawasan jalannya pemerintahan sebesar 60,3 persen, penyusunan undang-undang 57,2 persen, penyerapan aspirasi masyarakat 56,1 persen, hingga perumusan anggaran negara sebesar 54,6 persen.

Di sisi program prioritas pemerintah, Program Makan Bergizi Gratis menjadi program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan angka 27,6 persen. Program tersebut diikuti Kartu Indonesia Sehat sebesar 11,1 persen, Kartu Indonesia Pintar 10,1 persen, layanan kesehatan gratis 8,5 persen, serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 8,3 persen.

Program MBG juga dinilai sebagai program yang paling tepat sasaran dengan persentase 24,5 persen. Selain itu, program tersebut menjadi program pemerintah yang paling populer karena diketahui oleh 92,1 persen responden. Dari masyarakat yang mengetahui program tersebut, sebanyak 55,6 persen menyatakan puas, sementara 41,2 persen mengaku belum puas.

Meski demikian, survei mencatat masih terdapat sejumlah persoalan utama yang dirasakan masyarakat. Sebanyak 37,5 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah paling mendesak. Disusul sulitnya mencari pekerjaan sebesar 9,2 persen dan tingginya biaya kesehatan sebesar 7,8 persen.

Selain itu, sebanyak 77,4 persen masyarakat menyatakan setuju terhadap rencana pembatasan akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Sementara dampak paling besar dari kenaikan harga BBM non-subsidi yang dirasakan masyarakat adalah meningkatnya harga kebutuhan pokok sebesar 53,8 persen, kenaikan tarif transportasi 16,4 persen, serta penghasilan bulanan yang dinilai tidak lagi mencukupi sebesar 10,1 persen.

Masduri menegaskan bahwa hasil survei ini merupakan gambaran persepsi publik pada pertengahan Mei 2026. Menurutnya, dinamika politik, ekonomi, dan berbagai isu yang berkembang ke depan masih berpotensi memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pemerintah maupun program-program yang dijalankan.