Survei LKPI: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Prabowo Capai 79,3 Persen pada Semester I 2026 | IVoox Indonesia

August 4, 2026

Survei LKPI: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Prabowo Capai 79,3 Persen pada Semester I 2026

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat memberikan taklimat dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). IVOOX.ID/tangkapan layar youtube Sekretariat Presiden

IVOOX.id – Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei nasional yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto selama Semester I Tahun 2026 mencapai 79,3 persen. Sementara itu, sebanyak 13,5 persen responden menyatakan tidak puas dan 7,2 persen lainnya tidak memberikan jawaban.

Survei yang dilakukan pada 18–28 Juli 2026 tersebut bertujuan mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan serta berbagai isu strategis nasional. Berdasarkan hasil kajian LKPI, tingginya tingkat kepuasan dipengaruhi oleh penilaian positif masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, pembenahan sektor pertanian, pelaksanaan program sosial, hingga kemampuan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah tantangan ekonomi global.

Direktur Eksekutif LKPI, Novriansyah, mengatakan mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Berdasarkan hasil survei kami, masyarakat menilai berbagai kebijakan pemerintah selama Semester I Tahun 2026 telah memberikan dampak positif. Komitmen pemberantasan korupsi, perhatian terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan petani, keberhasilan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta berbagai program sosial pemerintah menjadi faktor utama yang membentuk tingkat kepuasan publik," ujar Novriansyah dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Senin (3/8/2026).

Survei tersebut juga mengungkap sejumlah indikator yang menjadi penopang tingginya tingkat kepuasan masyarakat. Pada aspek pemberantasan korupsi, sebanyak 83,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden, sedangkan 14,7 persen menyatakan tidak puas dan 2,1 persen tidak memberikan jawaban.

Sementara itu, kebijakan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani memperoleh tingkat kepuasan sebesar 78,4 persen. Adapun kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok mendapatkan apresiasi tertinggi dengan tingkat kepuasan mencapai 85,8 persen.

Selain mengukur kepuasan terhadap kinerja Presiden, LKPI juga memotret persepsi masyarakat mengenai kondisi nasional. Pada aspek keamanan, 40,8 persen responden menilai kondisi keamanan nasional berada dalam kategori baik atau sangat baik. Sebanyak 36,5 persen menilai kondisi keamanan biasa saja, 13,3 persen menyebut buruk atau sangat buruk, sedangkan 9,4 persen tidak memberikan jawaban.

Untuk aspek penegakan hukum, sebanyak 31,8 persen responden memberikan penilaian baik atau sangat baik. Sementara 35,7 persen menilai biasa saja, 23,7 persen menilai buruk atau sangat buruk, dan 8,8 persen tidak menjawab.

Di sisi lain, persepsi masyarakat terhadap kondisi pemberantasan korupsi secara umum juga tergolong positif. Sebanyak 69,9 persen responden memberikan penilaian baik atau sangat baik, sedangkan 15,6 persen menilai buruk atau sangat buruk. LKPI menegaskan bahwa indikator tersebut berbeda dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden dalam pemberantasan korupsi.

Survei juga mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai program pemerintah. Perhatian Presiden terhadap kesulitan rakyat memperoleh tingkat kepuasan sebesar 76,8 persen. Program-program sosial pemerintah mendapat apresiasi sebesar 82,1 persen, sementara upaya menjaga persatuan nasional dan stabilitas politik memperoleh tingkat kepuasan 80,2 persen. Adapun jaminan ketersediaan sembako meraih tingkat kepuasan sebesar 84,7 persen.

Selain itu, sebanyak 60,2 persen responden menilai pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Meski demikian, LKPI menilai hasil survei tersebut juga menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus memperkuat reformasi di bidang penegakan hukum, pemberantasan korupsi, percepatan penurunan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja.

Survei LKPI melibatkan 1.557 responden yang tersebar di seluruh Indonesia menggunakan metode Multistage Random Sampling. Survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error ±2,47 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka yang dilengkapi proses verifikasi digital untuk memastikan validitas dan kualitas data.

Survei yang dilakukan lembaga lainnya menunjukkan hasil berbeda. Laporan survei yang dilansir Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) bertajuk “Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden” pada periode survei 5-19 Juli 2026 mendapati tingkat kepuasan pada kinerja Presiden Prabowo Subianto hanya 51,1 persen. “Yang mana merasa sangat atau cukup puas dengan kinerja Prabowo sebagai presiden sekitar 51,1 persen, sementara yang kurang/tidak puas 46,9 persen, dan yang tidak tahu 2,1 persen,” dikutip dari situs SMRC yang dipantau Ivoox.id, Senin (3/8/2026). 

0 comments

    Leave a Reply