Survei EODB 2017, Indonesia Daftar Teratas Negara Top Reformers

iVooxid, Jakarta - Jerih payah pemerintah Indonesia memperbaiki peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business, (EODB) berbuah manis. Bank Dunia mengumumkan hasil survei EODB 2017, dan merilis Indonesia sebagai Negara teratas dalam Top Reformer bagi perbaikan Kemudahan Berusaha dengan mereformasi 7 indikator yaitu starting a business, getting electricity, registering property, getting credit, paying taxes, trading across border dan enforcing contracts.

Peringkat Indonesia mengalami perbaikan sangat signifikan naik 15 peringkat menjadi peringkat 91 dari peringkat sebelumnya di posisi 106. Dalam hasil survey yang menempatkan Indonesia sebagai negara teratas yang memperbaiki tujuh reformasi indikator secara sekaligus.

Kazakhtan berdampingan dengan Indonesia yang memperbaiki tujuh indikator, sementara negara lainnya seperti Persatuan Emirat Arab, Kenya dan Georgia melakukan reformasi di lima indikator, posisi selanjutnya diisi oleh Pakistan, Serbia dan Bahrain yang memperbaiki tiga indikator.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyambut positif hasil yang dicapai dari deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah. "Dari informasi yang saya dapat dari rekan di World Bank, kenaikan 15 peringkat dalam waktu satu tahun adalah lonjakan peringkat terbesar dalam sejarah Ease of Doing Business World Bank," kata Tom di Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Sebelumnya, pada survei EODB 2015 yang diumumkan pada bulan Oktober 2014, Indonesia berada di peringkat 114 naik 8 peringkat dari posisi 122, kemudian pada survei EODB 2016, Indonesia berada di peringkat 109.

Thomas menilai, bahwa concern Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan yang mengingatkan pentingnya pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan mengupayakan kemudahan berusaha yang termasuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi XII membuat berbagai pihak yang terlibat bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut.

"Komitmen untuk memberikan kemudahan tersebut tentu akan diteruskan melalui berbagai deregulasi kebijakan yang dilakukan," terang Tom

Menurut Tom, paket kebijakan ekonomi jilid I - XIII yang bertujuan untuk melakukan deregulasi debirokratisasi dengan menyederhanakan prosedur, percepatan waktu pelayanan perizinan dan pengurangan biaya serta penataan perizinan melalui pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelayanan perizinan melalui sistem elektronik (online) serta penegakan hukum dan kepastian usaha menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong kenaikan peringkat tersebut.

"Kini, pemerintah telah mengeluarkan 13 paket kebijakan dan membentuk satgas untuk mengimplementasikan paket-paket kebijakan tersebut," jelas Tom.

Sementara Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Farah Ratnadewi Indriani menambahkan, bahwa Indonesia masuk dalam top reformers karena kerjasama seluruh Kementerian dan Lembaga sehingga berdampak positif pada peningkatan peringkat di tujuh indikator kemudahan berusaha.

Untuk perbaikan ke depan, Farah mengharapkan Kementerian dan Lembaga dapat lebih meningkatkan koordinasi perbaikan pada seluruh indikator serta bersama-sama menyosialisasikan perbaikan tersebut sehingga dapat mengubah persepsi mengenai Indonesia di dunia internasional.

"Koordinasi lebih erat dengan seluruh Kementerian dan Lembaga terakit termasuk daerah merupakan faktor yang krusial," tukas Farah.[ava]