Sulawesi Selatan Berlakukan Sistem Ganjil Genap untuk Urai Antrean Pembelian BBM Subsidi

IVOOX.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi mulai menerapkan sistem ganjil genap untuk pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) pada 13–20 September 2026.

Penerapan kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah untuk mengurai antrean kendaraan sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar SPBU yang sebelumnya terjadi pada sejumlah wilayah.

"Hari ini di SPBU Racing Center, kita telah menerapkan sistem ganjil-genap pada seluruh masyarakat yang isi BBM. Sampai saat ini cukup longgar," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Sulsel Fahlevi Yusuf di Makassar, Minggu (13/9/2026), dikutip dari Antara.

Fahlevi saat melakukan pemantauan di lokasi tersebut mengatakan penerapan sistem ganjil genap di SPBU Racing Center menunjukkan antrean kendaraan relatif terkendali.

"Sejak pukul 08.00 hingga 18.00 WITA, antrean kendaraan tidak terlihat mengular hingga ke badan jalan," katanya.

Menurutnya, masyarakat cukup tertib mengikuti ketentuan yang diberlakukan. Petugas juga berada di lokasi untuk memberikan arahan kepada pengguna kendaraan.

"Masyarakat patuh untuk mengikuti anjuran imbauan terkait penerapan ganjil genap," ujarnya.

Fahlevi menyebut kondisi antrean pada hari pertama penerapan kebijakan terlihat berbeda dibandingkan sebelumnya. Antrean kendaraan yang sebelumnya dapat memanjang hingga ke jalan, kini berada di dalam area SPBU.

"Sangat jelas dampak perbedaannya, antrean itu bahkan sudah tidak antre di jalan, di dalam SPBU saja cuma setengah," kata Fahlevi.

Ia mengatakan, sejumlah masyarakat juga mengaku mengetahui informasi mengenai penerapan ganjil genap dari pemberitaan media sosial dan kemudian memilih mengisi BBM di SPBU Racing Center karena kondisi antrean yang relatif lebih longgar.

Dalam kunjungan lapangan tersebut, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas turut meninjau kondisi pelayanan dan penerapan sistem ganjil genap di SPBU Pertamina Racing Center.

"Setelah kenaikan BBM non subsidi, jenis Pertamax Dexlite, Pertamina Dex, Pertamax Turbo itu ada kenaikan permintaan masyarakat untuk BBM subsidi secara bertahap. Awalnya cuma dua persen dari kondisi normal. Sekarang, Pertalite itu kenaikannya bisa mencapai 11 persen secara nasional," ucap Kepala BPH Migas Wahyudi Anas di SPBU 74.902.32 Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Minggu (13/9/2026), dikutip dari Antara.

Pihaknya tidak memungkiri kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi ikut berpengaruh pada konsumsi masyarakat yang sebagian menggunakan BBM non subsidi, belakangan beralih ke BBM subsidi seperti jenis Pertalite dan Solar.

Mengenai dengan adanya dugaan pengurangan jatah atau kuota penjualan BBM subsidi pada semua SPBU wilayah Sulsel, dia enggan merespons hal tersebut dan menyatakan bahwa BBM tersedia hingga 14 hari ke depan, bahkan diintervensi dengan penambahan stok.

Fenomena antrean BBM bersubsidi yang memuncak pada pekan terakhir ini menurut dia membuat BPH Migas melakukan berkoordinasi dengan pemerintah daerah bersama PT Pertamina Patra Niaga sehingga diharapkan beberapa hari ke depan tidak terjadi antrean panjang serupa.

BPH Migas turut mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemerintah Daerah menerapkan regulasi-regulasi dengan pembatasan pembelian BBM bersubsidi agar tidak terjadi kebocoran maupun salah sasaran penerima.

Regulasi yang diterapkan seperti pembelian BBM di SPBU dengan sistem ganjil dan genap plat kendaraan dan diatur maksimal pembelian yaitu kendaraan roda dua maksimal membeli Rp50 ribu dan roda empat maksimal Rp300 ribu.

"Contohnya, pembelian BBM, kalau tanggalnya (hari ini) ganjil adalah plat nomor ganjil. Nanti kalau genap besok. Tadi, kita sudah dialog dengan masyarakat, ternyata ojol grab saja butuh lima liter untuk dipakai dua hari," ucapnya.

Melalui regulasi tersebut dan pengawasan ketat di lapangan menurut mantan Anggota Komite BPH Migas itu telah mampu mengurai antrean di SPBU.

Sementara itu, seorang warga pengguna BBM bernama Jabar mengatakan dirinya menghabiskan waktu sekitar 30 menit untuk mengantre. Antrean pada hari pertama penerapan sistem ganjil genap, kata dia, relatif lebih pendek dibandingkan hari-hari sebelumnya.

"Kalau hari-hari sebelumnya kan antrenya lebih panjang. Ya tidak apa-apa hari ini ganjil, besok yang genapnya. Semoga tidak lama, tidak lewat seminggu sudah normal," kata Jabar, dikutip dari Antara.

Hal senada disampaikan pengguna sepeda motor Andi Muhammad Fikri Rafi'i. Ia menilai pengaturan pengisian BBM melalui sistem ganjil genap merupakan salah satu pilihan untuk mengatasi antrean yang sebelumnya terjadi.

"Opsi ini bagus untuk mengatasi persoalan kemarin yang antreannya membludak," kata Fikri, dikutip dari Antara.

Ia juga mengaku memperoleh informasi mengenai penerapan sistem tersebut melalui media dan media sosial. Menurutnya, keberadaan petugas di lokasi turut membantu mengarahkan masyarakat.

Terpisah, PT Pertamina Patra Niaga mendukung saran dan kebijakan Pemerintah Kota Makassar untuk mengatur pengisian bahan bakar minyak (BBM) khususnya untuk kendaraan besar seperti truk dan bus untuk mengisi pada malam hari guna menghindari kemacetan lalu lintas.

Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto mengatakan kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang mengatur waktu operasional pengisian BBM bagi kendaraan besar seperti truk dan bus, sangat relevan untuk mengurai antrean di SPBU.

"Nanti ini bagian dari kebijakan Pak Wali Kota. Tadi sebagian kita diskusikan dengan Pak Wali. Nanti akan ada tim kami mencari solusi seperti apa bentuk teknis pelaksanaannya," kata Eko saat bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Makassar, Minggu, 13 September 2026,

Eko menyebut pengaturan tersebut merupakan bagian dari strategi Pemkot Makassar untuk mengendalikan kepadatan kendaraan di sekitar sentra pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Ia menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut untuk memastikan teknis penerapan kebijakan tersebut tetap berjalan efektif tanpa menghambat kebutuhan BBM masyarakat maupun distribusi logistik.

Eko berharap seluruh langkah yang dilakukan bersama pemerintah dapat mempercepat normalisasi kondisi di lapangan.

Ia menargetkan kondisi antrean dapat segera kembali normal dan tidak berlangsung dalam waktu lama.

"Kalau bisa dalam empat minggu ini sudah kembali normal. Sebenarnya alhamdulillah hari ini kondisinya lumayan kondusif. Mudah-mudahan dalam seminggu ke depan tidak ada antrean lagi," ucapnya.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pemerintah kota tidak ingin persoalan antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) berlangsung terlalu lama, sebab kondisi tersebut dinilai telah berdampak luas terhadap aktivitas dan ekonomi masyarakat.

"Persoalan antrean BBM membutuhkan keterlibatan seluruh elemen karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh konsumen yang hendak mengisi BBM, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat secara lebih luas," ujarnya di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (13/9/2026), dikutip dari Antara.

Sejumlah kebijakan strategis disiapkan untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM kepada masyarakat.

Langkah tersebut mulai dari penerapan sistem ganjil-genap, pembukaan layanan SPBU selama 24 jam, penambahan kuota BBM, hingga pengaturan waktu dan jalur khusus bagi kendaraan besar seperti truk dan bus, bahkan WFH bagi pegawai dan sekolah daring bagi siswa.

Dengan kebijakan dilakukan, menurutnya, kondisi antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Makassar harus segera diurai dan diminimalisir karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.

Ia menyebut meskipun berbagai laporan bahwa melandainya antrean di sejumlah SPBU menjadi indikasi bahwa langkah-langkah penanganan mulai memberikan dampak positif.

Namun, Munafri menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah. Pemerintah Kota bersama Pemprov, TNI, Polri dan pihak Pertamina tetap akan memaksimalkan berbagai langkah teknis agar antrean panjang tidak kembali terjadi.

"Tidak ada pihak yang menginginkan kondisi antrean panjang tersebut berlarut-larut," kata dia.

Karena itu, Pemkot Makassar akan terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait untuk memastikan kebijakan yang telah disiapkan berjalan efektif di lapangan.

Appi sapaan Munafri, juga meminta agar optimalisasi pelayanan di SPBU benar-benar dilakukan, termasuk memastikan seluruh nozzle yang tersedia dapat berfungsi dan digunakan secara maksimal serta petugas operator bekerja secara optimal.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Makassar berharap antrean BBM dapat semakin terkendali dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal.