Strategi Politik Populisme Diprediksi Warnai Pilkada 2024, TePI: Sebagian Besar Masyarakat Indonesia Terhipnotis

IVOOX.id – Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow mengatakan, ada kecenderungan penggunaan politik populisme dengan bagi-bagi bantuan sosial (bansos), penggunaan politik uang secara sembunyi-sembunyi, dan pengerahan aparatur negara secara masif dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

"Politik populisme ‘ala Jokowi’ telah membuat sebagian besar masyarakat Indonesia terhipnotis dan kehilangan akal sehatnya. Demi bansos dan beberapa lembar uang rupiah, masyarakat terlena dan tidak lagi memikirkan masa depan demokrasi Indonesia," ujar Jeirry dalam diskusi “Buruk Pilpres, Akankah Berlanjut di Pilkada?” di Jakarta, Jumat (21/6/2024).

Ia mengatakan sinyal penyelenggaran pilkada yang buruk sudah terbaca sejak putusan Mahkamah Agung tentang syarat usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Amar putusan MA tersebut serupa dengan yang diputuskan Mahakamah Konstitusi soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

"Kalau diperhatikan, ini problematik betul. Karena putusan MA ini keluar setelah pendaftaran pencalonan perseorangan itu berakhir. Itu harusnya tidak boleh. Ini harus batal demi hukum," kata Jeirry.

Jeirry mengatakan bahwa cara politik populisme bekerja terkadang membuat masyarakat lebih percaya pada sosok ketimbang etika dan norma hukum.

"Ini akan terjadi juga dalam pilkada. Bahkan sudah terjadi dalam proses tahapan pilkada sekarang. Silakan menilai apakah memang pilpres atau pemilu kemarin buruk. Saya bisa dikoreksi dengan argumentasi yang saya kemukakan. Seberapa besar dia berpotensi kembali di pilkada nanti? Kami memprediksi masih akan terjadi," katanya.

Jerry mengingatkan bahwa jika masyarakat tidak segera sadar dan melampaui populisme politik yang digunakan oleh rezim, maka masa depan demokrasi Indonesia terancam.

"Di pilkada ini yang harus kita atasi. Kita punya problem serius tentang bagaimana membangun daya kritis pemilih, supaya lebih cerdas, rasional atau waras, mencerna dinamika yang akan terjadi. Kalau tidak, ini repot. Bansos sudah pasti akan merajalela. Karena itu sudah terbukti efektif di pemilu 2024. Penyelenggara pemilu juga tidak bisa diharapkan. Kita harus rajin menuntut," katanya.