Sri Mulyani Minta Masyarakat Hargai Privasinya usai Tak Lagi Jadi Menkeu

IVOOX.id – Sri Mulyani secara resmi menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Purbaya Yudhi Sadewa setelah Presiden Prabowo Subianto merombak atau me-reshuffle sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih di lima kementerian termasuk Kemenkeu.

Seiring dengan statusnya kini sebagai warga sipil, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu meminta masyarakat untuk menghormati ruang privasinya.

"Saya pamit undur diri pagi hari ini, dan mohon mulai saat ini, untuk kami menghormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa," ujar dia dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas kepercayaan dan kehormatan yang telah diberikan selama menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Secara khusus, ia menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak yang menjadi partner selama ini, baik di legislatif, lembaga yudikatif, media, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas serta seluruh pemangku kepentingan.

“Terima kasih atas kerja sama, dukungan, bantuan, masukan, kritikan terutama kritikan yang membangun yang diberikan kepada saya dan kepada Kementerian Keuangan sehingga kita terus dapat memperbaiki kebijakan regulasi, dan respons Kementerian Keuangan dan keuangan negara dalam menjalankan tugas negara,” katanya.

Untuk Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, ia mengucapkan selamat atas amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan.

“Semoga Pak Yudhi diberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo,” ujarnya.

Sementara, Menkeu Purbaya dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Sri Mulyani Indrawati yang dalam kepemimpinannya, Kemenkeu telah berhasil menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika global, melakukan efisiensi anggaran, dan mengawal program-program prioritas Pemerintah hingga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Saat ini, lanjutnya, Indonesia dihadapkan pada kondisi ekonomi yang penuh tantangan dengan adanya perlambatan ekonomi di berbagai negara, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi yang cepat menimbulkan risiko sekaligus peluang bagi Indonesia.

Oleh karena itu, sebagai institusi yang mengelola keuangan negara, ia berpesan agar jajaran Kemenkeu selalu menjaga integritas dalam setiap tindakan.

“Setiap rupiah yang kita kelola adalah uang rakyat, dan kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa uang tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.