Sri Mulyadi Sebut Pendapatan Negara 2025 Diproyeksikan Naik Dibanding Tahun Sebelumnya

IVOOX.id – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan Pendapatan Negara hingga akhir 2025 bakal tumbuh dibandingkan capaian tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 2.842,5 triliun.

Optimisme ini didasarkan pada prospek ekonomi nasional yang membaik, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan serta peningkatan kualitas layanan kementerian/lembaga (K/L).

“Pelaksanaan APBN 2025 memang luar biasa menantang, tapi kami berusaha untuk menstabilkan dan menjaga agar APBN tetap sehat meskipun ada kondisi yang tidak bisa kita kontrol, yaitu (situasi) global yang masih sangat dinamis dan menimbulkan ketidakpastian,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (2/7/2025), dikutip dari Antara.

Sebagaimana diketahui, sampai dengan Juni 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.210,1 triliun atau 40 persen dari target APBN. Ini terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp 985,3 triliun, PNBP Rp 224,2 triliun dan hibah Rp 0,6 triliun.

Dalam APBN 2025, pemerintah mematok target pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun dan Belanja Negara sebesar Rp 3.621,3 triliun.

Salah satu komponen utama pendapatan negara adalah penerimaan pajak yang hingga semester I tercatat sebesar Rp 831,27 triliun (neto).

Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun dapat mencapai 94,9 persen dari target APBN atau tumbuh 7,5 persen secara tahunan.

Menurut Sri Mulyani, proyeksi ini didukung oleh perbaikan ekonomi nasional pada semester II, pertumbuhan ekonomi yang stabil, daya beli masyarakat yang kuat, serta meningkatnya aktivitas sektor manufaktur dan keuangan.

Sementara itu, outlook penerimaan kepabeanan dan cukai diperkirakan mencapai 102,9 persen dari target, tumbuh 3,4 persen.

Outlook ini dipengaruhi oleh kebijakan harga jual eceran (HJE) rokok yang lebih moderat, pengalihan konsumsi dari rokok golongan tinggi ke golongan rendah, serta penguatan pengawasan melalui autentifikasi pita cukai dan pemberantasan rokok ilegal.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mencapai 92,9 persen dari target, dengan beberapa faktor penentu seperti fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), lifting migas dan moderasi harga komoditas tambang.

Meski demikian, peningkatan layanan kementerian/lembaga dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), khususnya dari sektor sawit, tetap menopang kinerja PNBP.

Di sisi lain, outlook belanja negara 2025 juga diperkirakan meningkat seiring percepatan realisasi anggaran di semester II 2025.

Menkeu menyampaikan belanja pemerintah pusat akan difokuskan pada penyelesaian program prioritas seperti pendidikan, penguatan ketahanan pangan, dan penyaluran bantuan sosial seperti PKH, sembako, dan PBI JKN.

Selain itu, percepatan belanja dilakukan untuk pengadaan infrastruktur, peralatan kesehatan, serta alutsista dan perlengkapan pertahanan lainnya.

Pemerintah juga tetap menyalurkan subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam menghadapi gejolak harga energi.

Transfer ke daerah turut menjadi perhatian dengan mempertimbangkan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), hingga Dana Desa yang penyalurannya sangat dipengaruhi oleh kinerja dan kepatuhan administrasi daerah dan desa.

“Dalam suasana yang menantang, APBN harus tetap menjadi instrumen yang bisa diandalkan. Kita juga menjaga agar APBN bisa mendukung agenda prioritas, yaitu beberapa yang sudah disampaikan Presiden, termasuk makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih,” ujarnya.