Soal Utang, Sri Mulyani: Utang Pemerintah RI di Bawah India hingga Italia

by Roro Raden
Saturday, April 14, 2018 8:06 PM

Executive Vice President Finance & Corporate Planning Division BCA Raymon Yonarto menerima penghargaan Wajib Pajak yang diserahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) Sri Mulyani Indrawati di Gedung Radjiman Wedyodiningrat, Jakarta, Selasa (13/03). Penghargaan ini diberikan kepada 31 wajib pajak karena kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan pencapaian target penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar di tahun 2017. BCA menjadi salah satu institusi yang termasuk dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu

IVOOX.id, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal utang Indonesia yang menuai banyak kritikan dalam beberapa bulan terakhir. Dimana hingga Febuari 2018, utang Indonesia sekitar Rp4 ribu triliun.

menanggapi hal tersebut, melalui akun Facebooknya, Ani mengatakan, tingkat utang Indonesia saat ini masih berada di bawah negara seperti Spanyol hingga Bulgaria. Negara-negara tersebut merupakan kawasan yang memiliki tingkat invesment grade sejajar dengan Indonesia.

tanggapan tersebut juga merespons Lembaga pemeringkat Moody's Investor Service (Moody's) meningkatkan Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia dari Baa3/Outlook Positif menjadi Baa2/Outlook Stabil.

"Saya juga melihat bahwa Moody's melihat bahwa dari sisi fiskal dianggap disiplinnya cukup baik bahkan kalau dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki investment grade yang sama seperti Spanyol, Uruguay, Kolombia, Filipina, Bulgaria, India, Italia atau Panama. Indonesia memiliki tingkat utang pemerintah yang tetap di bawah negara-negara tersebut," kata Ani melalui akun Facebooknya, Sabtu (14/4/2018).

Sri Mulyani menilai penilaian Moody's sebagai bukti kebijakan ekonomi di Indonesia semakin baik. menurutnya, apa yang disampaikan lembaga peringkat Moody's mengatakan bahwa kerangka kebijakan ekonomi Indonesia kredibel dan efektif.

"Ini suatu konfirmasi bahwa pemerintah selama ini terus berupaya, terus memperbaiki kebijakan agar kredibel dan efektif untuk membangun perekonomian Indonesia, menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan," ujarnya.

Selain itu, Ani menilai hal tersebut sebagai pengakuan bahwa selama ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengelola Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) secara hati-hati.

"Ini suatu pengakuan bahwa kita mengelola APBN kita secara sangat hati-hati karena kita mengumpulkan uang perekonomian dati masyarakat dan membelanjakan secara hati-hati," katanya.

Tags: