Soal Anggaran IT Rp1,2 Triliun, BGN Sebut Gandeng PERURI sebagai GovTech Indonesia

IVOOX.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait isu viral mengenai anggaran Rp1,2 triliun untuk penyediaan solusi IT dalam Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) serta layanan managed service perangkat IT dan IoT.

Dadan menegaskan bahwa seluruh proses penganggaran dan pemilihan mitra strategis dilakukan secara transparan serta berada dalam pengawasan ketat sesuai regulasi yang berlaku. Ia juga memastikan bahwa aspek keamanan data nasional menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program tersebut.

“Keterlibatan Perum Peruri dalam program strategis ini adalah langkah terintegrasi negara. Perlu ditegaskan bahwa PERURI telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security. Hal ini sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2019 yang memberikan wewenang kepada PERURI sebagai penyedia solusi digital sekuriti bagi instansi pemerintah,” ujar Dadan dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan, dari total pagu anggaran yang tersedia, realisasi saat ini difokuskan pada dua kebutuhan utama. Pertama, pengembangan aplikasi SIPGN dengan berbagai modul yang menelan anggaran sekitar Rp550 miliar. Kedua, penyediaan layanan managed service berbasis Internet of Things (IoT) dengan nilai sekitar Rp199 miliar.

Menurut Dadan, penunjukan PERURI juga didasarkan pada statusnya sebagai GovTech Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023. Selain itu, rekam jejak perusahaan sebagai penyedia layanan digital pemerintah dinilai kuat, termasuk sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik dan pengelola sistem materai elektronik.

“Seluruh proses kerja sama dengan BGN dijalankan secara transparan, sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kami memastikan tidak ada celah bagi penyimpangan karena ini menyangkut kedaulatan data gizi rakyat Indonesia,” katanya.

Menanggapi sorotan publik terkait aspek teknis dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Dadan memastikan bahwa seluruh tahapan administrasi tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menambahkan, BGN berkomitmen mempercepat implementasi SIPGN dan layanan IoT agar dapat segera beroperasi secara optimal. Sistem ini diharapkan mampu mendukung distribusi program pemenuhan gizi secara lebih tepat sasaran serta memungkinkan pemantauan secara real-time di seluruh wilayah Indonesia.