SKK Migas Alihkan 27 BBTUD Gas dari West Tuna untuk Pasok Kebutuhan Domestik

IVOOX.id – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengalihkan gas sebesar 27 billion british thermal unit per day atau miliar unit termal Inggris per hari (BBTUD) dari West Natuna Gas Supply Group ke PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Pengaliran swap gas multi-pihak ini memastikan tambahan pasokan untuk kebutuhan industri dalam negeri dapat terjaga dengan baik,” ujar Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat (22/8/2025), dikutip dari Antara.

Pengaliran gas tersebut akan dilakukan oleh Medco E&P Grissik Ltd dan PetroChina International Jabung Ltd ke PGN. Djoko menjelaskan bahwa pengalihan tersebut menggunakan mekanisme swap gas multi-pihak, dan mulai dialirkan per hari ini, Jumat, 22 Agustus 2025.

Perjanjian swap gas multi-pihak tersebut melibatkan berbagai kontraktor hulu migas dan pembeli gas, antara lain West Natuna Supply Group (Medco E&P Natuna Ltd, Premier Oil Natuna Sea BV, Star Energy (Kakap) Ltd), South Sumatra Sellers (Medco E&P Grissik Ltd, PetroChina International Jabung Ltd), PT Pertamina (Persero), PGN, Sembcorp Gas Pte Ltd, dan Gas Supply Pte Ltd.

“Skema ini hanya mungkin terlaksana melalui kerja sama erat antara kontraktor hulu, pembeli gas, dan pemerintah,” kata dia lagi.

Dia menegaskan, tambahan gas ini bukan berarti semua industri atau industri baru akan mendapat gas. Pasokan ini untuk menjaga industri existing (yang sudah ada) tetap mendapatkan gas.

Djoko meminta semua pihak memahami bahwa minyak dan gas bumi adalah energi tak terbarukan, yang akan habis jika tidak ada penemuan baru.

Meskipun tingkat penemuan eksplorasi di Indonesia telah meningkat dari 10 banding 1, menjadi 10 banding 3, namun risiko tidak ditemukan migas masih 70 persen. Apalagi, temuan eksplorasi, khususnya gas, pada umumnya berada di wilayah terpencil, bahkan lepas pantai (offshore).

“Biaya eksplorasi sangat mahal, dengan risiko dry hole 70 persen,” katanya pula.

Selaras dengan SKK Migas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemenuhan kebutuhan gas domestik dilakukan dengan mengalihkan sebagian gas yang diekspor.

Penurunan pasokan gas tersebut, kata Bahlil, terjadi sebagai akibat dari ledakan di sumur minyak atau Gas line CO2 Removal Stasiun Pengumpul Subang, Desa Cidahu, Jawa Barat, pada awal Agustus.

Masalah kelangkaan itu pun, kata dia lagi, sudah tuntas setelah pemerintah berhasil mengalokasikan pasokan gas.

“Kita sudah dapat alokasinya, sudah ada. Sudah clear,” ujar Bahlil, dikutip dari Antara, Jumat (22/8/2025).

Pernyataan tersebut terkait dengan pengetatan pasokan gas dalam program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang diutarakan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif.

Febri menyampaikan gangguan suplai dan tingginya surcharge gas, seperti tarif sebesar 16,77 dolar Amerika Serikat (AS) per million british thermal unit (MMBTU), memberatkan pelaku usaha, terutama di sektor padat energi seperti industri keramik, kaca, baja, pupuk, petrokimia, dan oleokimia.

Lebih lanjut, pada Minggu (17/8) lalu, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melakukan stabilisasi pasokan gas untuk mengatasi kelangkaan atau penurunan pasokan di wilayah Jawa Barat (Jabar) dan sebagian Sumatera.

Tekanan gas di dalam infrastruktur pipa pun secara berangsur stabil dengan diperolehnya tambahan gas untuk mengisi stok gas dalam jaringan pipa.