Skema Rekayasa Lalu Lintas Merak-Bakauheni akan Diterapkan di Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk | IVoox Indonesia

Skema Rekayasa Lalu Lintas Merak-Bakauheni akan Diterapkan di Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk

Kegiatan rapat koordinasi terkait antisipasi lalu lintas angkutan
Kegiatan rapat koordinasi terkait antisipasi lalu lintas angkutan menjelang liburan Nataru 2026 dan Tahun 2027 di lintasan Ketapang-Glimanuk. Sabtu (21/11/2026). ANTARA/HO-Pemkab Banyuwangi

IVOOX.id – Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Polri, Komjen Pol Roycke Harry Langie menyebut skema rekayasa lalu lintas di lintasan Ketapang (Banyuwangi)-Gilimanuk (Bali) akan mengadopsi pola yang telah diterapkan pada lintasan Merak-Bakauheni.

"Nanti menerapkan delaying system dan penyekatan berlapis jauh sebelum kendaraan memasuki wilayah Banyuwangi," kata Komjen Pol Roycke saat memimpin rapat koordinasi di Aula ASDP Cabang Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (21/11/2026), dikutip dari Antara.

Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, dia mengatakan delaying system akan diterapkan mulai dari Kabupaten Probolinggo.

Menurut dia, penyekatan ini dikhususkan bagi kendaraan angkutan barang golongan VII ke atas atau bersumbu tiga.

Roycke menyampaikan, berdasarkan hasil rapat terakhir, kendaraan jenis tersebut dilarang melintas selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu penyekatan mulai diberlakukan dari wilayah Probolinggo hingga Situbondo.

"Jangan dibiarkan kendaraan yang dilarang melintas lolos hingga ke Banyuwangi baru disekat, karena pasti memicu penumpukan. Pola di Merak-Bakauheni akan kami terapkan, di mana Polres-Polres sepanjang jalur tol maupun arteri menyiapkan buffer zone di rest area untuk menahan kendaraan secara bertahap," kata Roycke.

Dia menekankan jalur pergerakan kendaraan dari rest area penyangga menuju pelabuhan akan diatur layaknya selongsong peluru berdasarkan kapasitas ruang tunggu pelabuhan dan kondisi bongkar muat.

Untuk mengintegrasikan seluruh pergerakan di lapangan serta mengantisipasi gangguan cuaca ekstrem, kata dia, Polri dan pemangku kepentingan terkait akan membentuk pos taktis sebagai pusat kendali terpadu.

"Cuaca memang faktor alam yang tidak bisa dilawan, tetapi dampaknya bisa diimbangi dengan kesiapan manajemen buffer zone dan koordinasi informasi yang terpadu," kata Roycke.

0 comments

    Leave a Reply