"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam siaran pers Senin (17/3/2025).

Ramdan mengatakan ULN pemerintah juga masih terkendali di posisi pada Januari 2025 sebesar 204,8 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 5,3% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan 3,3% (yoy) pada bulan sebelumnya.

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi pemanfaatan ULN diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah.

Pengelolaan ULN pemerintah diantaranya ditujukan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,6% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (17,8%); Jasa Pendidikan (16,6%); Konstruksi (12,1%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (8,2%).

"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," katanya.

Sementara ULN swasta menurun. Pada Januari 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,4 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan yang sama dengan bulan sebelumnya yaitu sebesar 1,7% (yoy)).

Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang mengalami kontraksi sebesar 2,3% (yoy), lebih dalam dibandingkan 1,0% (yoy) pada bulan sebelumnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4% dari total ULN swasta.

"ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta," katanya.