Iqbal mengawali pernyataannya dengan menyampaikan duka mendalam atas wafatnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang meninggal dalam aksi demonstrasi di DPR beberapa hari lalu. “Buruh dan organisasi-organisasi buruh menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya pekerja Ojol, almarhum Affan Kurniawan, serta mendoakan para korban lainnya agar segera diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Sabut (30/8/2025).

Lebih lanjut, Partai Buruh menegaskan dukungan kepada aspirasi rakyat untuk perbaikan sistem di tubuh lembaga negara. Namun, Said Iqbal menolak segala bentuk vandalisme dan aksi anarkis. “Tindakan merusak fasilitas umum justru merugikan rakyat sendiri dan berpotensi memecah belah persatuan sesama anak bangsa,” tegasnya.

Dalam keterangannya, Partai Buruh juga mengecam keras tindakan represif aparat keamanan yang dinilai berlebihan dan mengancam keselamatan demonstran. Iqbal menyerukan agar polisi maupun TNI bersikap humanis dan adil dalam bertugas. “Kami meminta aparat menghentikan tindakan represif serta memosisikan para demonstran sebagai sesama saudara,” katanya.

Di sisi lain, Partai Buruh menyoroti praktik di DPR yang dianggap melukai hati rakyat. Said Iqbal mendesak agar tunjangan perumahan anggota DPR dihentikan dan para wakil rakyat kembali menempati rumah dinas negara. Ia juga menuntut sanksi tegas kepada anggota DPR yang dianggap bertindak tidak pantas, termasuk berjoget dan melakukan flexing di tengah krisis sosial. “Jika tidak ada tindakan dari DPR, maka buruh akan melaporkan hal ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan,” ujarnya.

Iqbal turut menekankan perlunya langkah cepat pemerintah dan DPR mempercepat pembahasan lima rancangan undang-undang prioritas, antara lain RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, RUU Pemilu, RUU Perlindungan PRT, dan RUU Perlindungan Buruh Migran. Selain itu, ia mendesak pemerintah segera memanggil perusahaan platform digital untuk menurunkan potongan komisi ojol dari 20 persen menjadi maksimal 10 persen, menghapus tarif minimal, serta melindungi pekerja yang ikut aksi dari ancaman suspend maupun pemutusan mitra.

Tak hanya itu, Partai Buruh juga menyampaikan tuntutan terkait kenaikan upah minimum 8,5-10,5 persen, pencabutan aturan outsourcing, penghapusan pajak buruh, hingga revisi batas PTKP menjadi Rp 7,5 juta. Tuntutan lain mencakup pemangkasan biaya kuliah hingga 50 persen, realisasi rumah gratis untuk rakyat miskin, dan pendidikan gratis untuk SD–SMP negeri maupun swasta.

Meski menyampaikan banyak tuntutan, Said Iqbal menegaskan bahwa Partai Buruh tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Buruh dan organisasi-organisasi buruh dengan ini menyatakan tetap memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan yang sah, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan tetap mengingatkan pemerintah untuk memenuhi tuntutan para pekerja, ojol, mahasiswa, dan rakyat miskin,” ujarnya menutup konferensi pers.

Setelah Kerusuhan Unjuk Rasa di Tegal

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply