Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Program Makan Bergizi Gratis Sudah Menjangkau 36,7 Juta Warga

IVOOX.id – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan capaian signifikan. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga 20 Oktober 2025, terdapat lebih dari 12.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif di seluruh Indonesia dengan total 36.773.520 penerima manfaat. Program ini menyasar anak usia PAUD hingga SMA, serta ibu hamil, menyusui, dan balita.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemerataan gizi di seluruh wilayah. “Capaian lebih dari 12.500an SPPG aktif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan Program MBG berjalan efektif dan merata. Setiap SPPG berperan penting sebagai dapur komunitas yang mengolah dan menyalurkan makanan bergizi dengan standar keamanan dan higienitas yang ketat,” ujarnya di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dadan menuturkan, perluasan SPPG terus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Kami memastikan seluruh daerah memiliki akses setara terhadap layanan gizi. Prinsipnya, tidak boleh ada yang tertinggal dalam hal pemenuhan gizi,” ujarnya.

Program MBG, yang resmi dimulai sejak 6 Januari 2025, disebut sebagai salah satu kebijakan paling berdampak dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program ini juga berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal. Menurut Dadan, banyak tenaga kerja terserap di dapur SPPG, mulai dari juru masak, petugas distribusi, tenaga administrasi hingga kebersihan.

Tak hanya itu, ribuan pelaku UMKM lokal kini menjadi bagian dari rantai pasok MBG sebagai penyedia bahan pangan, bumbu, hingga layanan logistik. “Program MBG menumbuhkan ekosistem kewirausahaan baru. Kita lihat tumbuhnya pelaku usaha lokal yang sebelumnya tidak terlibat dalam sektor pangan kini ikut berpartisipasi, baik sebagai supplier maupun penyedia jasa pendukung,” kata Dadan.

Ia menambahkan, keberadaan MBG juga memicu tumbuhnya industri turunan seperti produsen food tray, peralatan dapur, hingga rapid test keamanan pangan, yang menjadi bagian penting dari keberlanjutan program di masa mendatang.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat regulasi, pembinaan, serta komunikasi publik agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan mendapatkan dukungan masyarakat. “BGN memastikan seluruh pelaksanaan program di lapangan berpedoman pada regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Kami juga aktif melakukan pembinaan terhadap SPPG di daerah agar pengelolaan dapur dan distribusi makanan memenuhi standar keamanan pangan,” ujarnya.

Hida menambahkan, keterbukaan informasi menjadi kunci keberhasilan MBG. “Kami membuka kanal pengaduan serta melakukan diseminasi informasi secara berkala agar masyarakat bisa mengakses data, memahami tujuan program, dan ikut mengawasi pelaksanaannya. Kolaborasi publik menjadi kunci keberhasilan MBG,” katanya.