Selesai Jalani Sidang, Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat Polri | IVoox Indonesia

Selesai Jalani Sidang, Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat Polri

Eko Hadi Santoso
Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menggelar sidang etik terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EHS) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal. ANTARA/HO-Polri TV

IVOOX.id – Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso. Sanksi tersebut merupakan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang memeriksa dugaan pelanggaran etik Eko dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan hasil putusan tersebut di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 17 November 2026. Selain sanksi administratif berupa pemecatan, Eko juga dinyatakan melakukan pelanggaran etik berupa perbuatan tercela.

"Terduga pelanggar EHS, hasil sidang KKEP putusan sidang pertama sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggaran perbuatan tercela. Sanksi administratif PTDH," tutur Trunoyudo, sesat setelah sidang etik, Selasa (17/11/2026).

Dalam pemeriksaan etik, terungkap dugaan adanya kesepakatan untuk mengakses secara ilegal sistem milik Polri yang dimanfaatkan dalam kegiatan penyadapan. Perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan standar profesionalitas dan prosedur yang berlaku di lingkungan kepolisian.

Proses persidangan berlangsung tertutup dengan Komisaris Jenderal Polisi Hendro Pandowo bertindak sebagai ketua komisi sekaligus anggota. Adapun posisi wakil ketua dijabat Irjen Agus Dwi Hermawan, sedangkan anggota komisi lainnya terdiri dari Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Dalam perkara tersebut, Eko diduga melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Ketentuan itu juga dikaitkan dengan sejumlah aturan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Pemecatan Eko menambah daftar pejabat kepolisian yang menjalani proses etik terkait dugaan penyadapan ilegal. Sebelumnya, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution juga telah dijatuhi hukuman PTDH melalui sidang kode etik.

Dalam pengusutan perkara penyadapan tersebut, Polri sebelumnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution. Kemudian mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.

0 comments

    Leave a Reply