Sejumlah Provinsi Umumkan UMP, DKI Rp6,1 Juta Tertinggi

IVOOX.id – Sejumlah pemerintah provinsi mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027. DKI Jakarta menjadi yang tertinggi dengan UMP sebesar Rp6.136.941, mengalami kenaikan 7,1 persen dibandingkan tahun 2026.
"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub (keputusan gubernur) Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026), dikutip dari Antara.
Pramono menjelaskan, setelah melalui proses pembahasan yang panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta, ditetapkan besaran tersebut mengalami kenaikan Rp407.065 atau 7,1 persen.
Diketahui pada tahun 2026, UMP yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Menurut dia, kenaikan pada tahun 2026 sebesar 6,1 persen.
Pramono mengatakan, penetapan ini merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha.
"Terus terang, Saudara-saudara sekalian, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, Alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya," jelasnya.
Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.602.441 atau naik 5,97 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp2.455.498.
Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan kenaikan sebesar Rp146.543 tersebut ditetapkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi NTT dengan menggunakan nilai alfa 0,70.
"Penetapan UMP ini telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur serikat pekerja, pengusaha, akademisi, dan pemerintah," kata Melki dalam keterangan terkait penetapan UMP NTT 2027 di Kupang, Jumat (20/11/2026), dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan pembahasan penetapan upah minimum mengacu pada formula penghitungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. UMP NTT 2027 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor KEP/HK/2026 tertanggal 20 November 2026.
"UMP NTT 2027 mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027. Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten dan Dewan Pengupahan akan melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut," ujar Melki.
Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan bahwa UMP Lampung pada 2027 mengalami kenaikan sebesar 7,79 persen menjadi sebesar Rp3.285.152,48.
"Untuk Provinsi Lampung kemarin, kami bersama Dewan Pengupahan setelah melaksanakan rapat selama dua hari, dan telah menyelesaikan terkait penentuan upah minimum provinsi. Ini sudah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Lampung," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu saat dihubungi di Bandarlampung, Jumat (20/11/2026), dikutip dari Antara.
Ia mengatakan telah disepakati bahwa upah minimum provinsi di Lampung mengalami kenaikan 7,79 persen dari tahun sebelumnya. "Jadi untuk Lampung sudah selesai, dan kenaikannya secara persentase sebesar 7,79 persen dari upah minimum provinsi tahun 2026 dengan nominal kenaikannya sebesar Rp237.418,48," katanya.
Dia menjelaskan oleh karena itu untuk total secara keseluruhan nominal upah minimum provinsi Lampung tahun 2027 sebesar Rp3.285.152,48. Sebelumnya diketahui pada tahun 2026 UMP Lampung ditetapkan sebesar Rp3.047.734.
Selanjutnya, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menetapkan UMP 2027 naik sebesar Rp349.836 atau 9,02 persen dibandingkan UMP 2026 yaitu dari Rp3.879.520 menjadi Rp4.229.356.
Ketetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri Nomor 1233 Tahun 2026 tanggal 20 November 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Kepri 2027. Gubernur juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kepri 2027 sebesar Rp4.253.968 atau naik 9,02 persen dibanding UMSP 2026 sebesar Rp3.902.096.
"Penetapan UMP ini berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian serta kelangsungan berusaha perusahaan-perusahaan di Kepri," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Jumat (20/11/2026), dikutip dari Antara.
Sementara UMP Riau Tahun 2027 ditetapkan naik 6,63 persen atau sebesar Rp250.646 dari tahun 2026, menjadi Rp4.031.142.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau Ronni Rakhmat mengatakan Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto telah menandatangani SK UMP Riau Tahun 2027. Selain itu, telah ditandatangani juga Upah Minimum Provinsi Sektoral (UMPS) Tahun 2027.
"Untuk UMP Sektor Minyak Bumi dan Gas di Riau tahun 2027 sebesar Rp4.054.676, angka ini naik 6,63 persen atau sebesar Rp252.110 dari tahun 2026. Dan UMP Sektor Pertanian atau Perkebunan 2027 sebesar Rp4.034.603, angka ini naik 6,63 persen atau sebesar Rp250.862 dari tahun 2026," katanya, di Pekanbaru, Jumat (20/11/2026), dikutip dari Antara.
Selanjutnya Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Sumut pada 2027 naik menjadi sebesar Rp3,41 juta dari tahun sebelumnya Rp3,22 juta lebih.
"Berdasarkan hasil pembahasan, UMP Sumut 2027 ditetapkan sebesar Rp3.410.000 atau naik sekitar Rp181.029 dari UMP 2026 sebesar Rp3.228.971," ucap Bobby seusai menerima kunjungan panitia kerja penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemilu Komisi II DPR RI, di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (20/11/2026), dikutip dari Antara. Ia menegaskan, bahwa berdasarkan formula tersebut, maka diperoleh persentase kenaikan sebesar 5,61 persen.
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.323.465 yang akan diberlakukan 1 Januari 2027.
"Terjadi kenaikan sebesar Rp320.835 dari UMP 2026 sebesar Rp4.002.630," kata Yulius saat mengumumkan dan menetapkan UMP Sulut di Manado, Jumat (20/11/2026), dikutip dari Antara.
Gubernur Bali Wayan Koster memutuskan UMP 2027 sebesar Rp4.559.287,00 berdasarkan berbagai pertimbangan aturan, rekomendasi dewan pengupahan dan aspirasi pekerja.
"UMP Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287,00 per bulan,” ucapnya dalam keterangan resmi di Denpasar, Jumat (20/11/2026), malam, dikutip dari Antara.
Gubernur Koster menyebut keputusan yang dibuat juga menetapkan upah minimum sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 pada sektor hotel bintang sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 sebesar Rp4.644.907,00 per bulan.
Adapun keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027.
"Dengan UMP sebesar Rp4.559.287,00, maka para pegawai PPPK maupun PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah dan pekerja usaha sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar, meningkatkan daya beli produk yang dikonsumsi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan niskala dan skala,” ujarnya.
Kenaikan UMP Bali 2027 menjadi Rp4.559.287,00 sendiri tergolong drastis atau progresif sebesar Rp1.351.828,00 per bulan atau sekitar 42,15 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang sebesar Rp3.207.459,00.
Perbandingan antara UMP 2027 sebesar Rp4.559.287,00 dengan KHL 2027 sebesar Rp5.604.481,00 adalah sebesar 81,35 persen dan sudah dinyatakan masuk kategori memenuhi kebutuhan hidup layak.
Pemerintah Provinsi Banten menetapkan UMP Tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70 atau mengalami kenaikan sebesar 8,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30," ujar Gubernur Banten Andra Soni di Kota Serang, Jumat (20/11/2026), dikutip dari Antara.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan, naik 7,98 persen atau Rp312.824,46 dibandingkan UMP 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel Andi Winarno Eka Putra mengatakan, penetapan upah minimum merupakan instrumen penting dalam kebijakan ketenagakerjaan.
"Penetapan upah minimum harus dilakukan secara cermat, berdasarkan data, melalui dialog, dan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional," katanya saat mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam kegiatan penetapan UMP 2027 di Kantor Gubernur Sulsel di Makassar, Sabtu (21/11/2026), dikutip dari Antara.
Andi Winarno menjelaskan, kenaikan UMP Sulsel 2027 sebesar 7,98 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada 2026 yang mencapai 7,21 persen. Sebelumnya, UMP Sulsel naik 6,9 persen pada 2023, 1,45 persen pada 2024, dan 6,5 persen pada 2025.
Selain mengalami kenaikan, UMP Sulsel 2027 juga berada di atas estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulsel 2026. Berdasarkan data yang disampaikan Pemprov Sulsel, estimasi KHL 2026 tercatat sebesar Rp3.915.118. Sementara itu, UMP 2027 mencapai Rp4.233.913,25 atau lebih tinggi Rp318.795,25, setara sekitar 8,14 persen dari estimasi KHL tersebut.
Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengumumkan penetapan UMP 2027 sebesr Rp3 juta, atau naik dari tahun 2026 sebesar Rp2,31 juta.
UMP itu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 tentang UMP Jawa Barat tahun 2027, yang diumumkan di kawasan pabrik tekstil Kwangduk Worlwide, Kabupaten Bandung Barat, langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
"UMP 2027 Provinsi Jawa Barat itu ditetapkan sebesar Rp3.000.000. Berarti mengalami kenaikan Rp682.399 atau naik 29,44 persen," kata Dedi didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, Sabtu (21/11/2026), dikutip dari Antara.
Dedi menekankan angka itu merupakan batasan minimal upah di Provinsi Jawa Barat dan bukan menjadi acuan upah minimum di kabupaten dan kota yang memiliki besaran upah di atas itu seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung.
"Sekali lagi, batasan minimal upah di Provinsi Jawa Barat. Upah ini tidak akan ada arti bagi kawasan-kawasan tersebut, karena mereka upahnya sudah di atas Rp3.000.000," ujar Dedi.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.921.059 per bulan, naik 9,245 persen atau meningkat Rp247.198 dari tahun 2026 yang sebesar Rp2.673.861.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan kenaikan tersebut diharapkan memperkuat daya beli dan kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha serta peluang kerja di NTB.
"Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026. UMP 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027," ujarnya di Mataram, Sabtu (21/11/2026), dikutip dari Antara.
Terbaru, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2027 sebesar Rp2.655.454 atau naik sebesar 14,10 persen dibandingkan UMP tahun 2026 sebesar Rp2.327.386,07.
"Kenaikannya di bandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp328.068. Sehingga secara persentase kanaikkan itu mencatatkan rekor tertinggi selama satu dekade terakhir. Bahkan, jika dibandingkan UMP tahun 2026, persentase kenaikkan hampir dua kali lipat. Sebab, UMP tahun 2026 hanya naik 7,28 persen dibandungkan tahun sebelumnya," ujarnya saat mengumumkan penetapan UMP Jawa Tengah 2027 di Kabupaten Jepara, Sabtu (21/11/2026), dikutip dari Antara.
Proses penetapan UMP ini, beber dia, sudah melalui pembahasan di dewan pengupahan yang melibatkan empat unsur, yakni pengusaha (Apindo dan Kadin), serikat pekerja/serikat buruh, pemerintah, dan pakar/ akademisi.
“Berdasarkan pembahasan dari empat unsur ini, kenaikkan UMP Jateng tahun 2027 ditetapkan sebesar 14,10 persen,” kata dia.


0 comments