Sejumlah Daerah Terdampak Bencana Sumatra Sudah Tetapkan Status Transisi Darurat

IVOOX.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan sejumlah kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatra telah menetapkan status transisi darurat menuju pemulihan, seiring progres penanganan bencana.

“Beberapa kabupaten dan kota sudah masuk masa transisi darurat, meskipun ada juga yang masih memperpanjang status tanggap darurat sesuai kebutuhan penanganan di lapangan,” kata Pratikno dalam konferensi pers penanganan bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025), dikutip dari Antara.

Sejumlah kabupaten/kota yang mulai menetapkan status transisi darurat seperti Aceh Tenggara, Subulussalam, Aceh Besar, Padangsidimpuan, Padang Panjang, hingga Mandailing Natal.

Penetapan status transisi darurat ini ditandai dengan dimulainya pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) di berbagai lokasi.

Proses tersebut mencakup pendataan penerima manfaat, penyiapan lahan, hingga konstruksi awal yang dilakukan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta berbagai pihak terkait.

Ia menjelaskan di Provinsi Aceh, progres pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana terus berjalan. Kota Lhokseumawe telah ditetapkan langsung menggunakan skema Huntap, sementara Kabupaten Pidie telah membangun sejumlah unit Huntara dengan target penyelesaian secepatnya.

“Jadi, semua kabupaten dan kota juga dilakukan percepatan untuk Huntara dan Huntap ini,” kata Pratikno.

Di Provinsi Sumatra Utara, Pratikno mencontohkan Kota Sibolga yang menetapkan pembangunan Huntap secara langsung. Sejumlah lokasi telah tersedia dan pembangunan sudah dimulai dengan target penyelesaian dalam waktu sesingkat mungkin.

Sementara itu, di Provinsi Sumatra Barat, pembangunan Huntara telah berjalan di sejumlah kabupaten dan kota, antara lain Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Agam. Pembangunan tersebut ditargetkan rampung dalam beberapa minggu ke depan guna mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

Menurut Pratikno, percepatan pembangunan Huntara dan Huntap terus dilakukan bersamaan dengan penyiapan infrastruktur pendukung agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas secara normal.

Ia menegaskan kolaborasi yang sinergis di internal pemerintah serta dukungan seluruh komponen masyarakat menjadi kekuatan utama dalam upaya pemulihan, sehingga wilayah Sumatra dapat bangkit lebih tangguh dan tumbuh secara berkelanjutan.

“Kita menyaksikan kekuatan bangsa Indonesia yang bersatu padu dengan solidaritas tinggi untuk membantu masyarakat terdampak agar segera pulih,” kata Pratikno.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memimpin konferensi pers perkembangan penanggulangan pascabencana banjir bandang di Aceh dan Sumatra .

"Pemerintah bersama masyarakat bekerja keras sejak awal untuk memulihkan situasi di Sumatra," katanya, dikutip dari Antara.

Turut hadir dalam agenda tersebut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Listyo Sigit, Deputi BNPB Raditya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam konferensi pers penanganan bencana Sumatra di Jakarta, Jumat (19/12/2025). ANTARA/Andi Firdaus

Akses Transportasi Berangsur Pulih

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan akses transportasi di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatra secara bertahap mulai kembali terhubung, meskipun sebagian ruas jalan masih beroperasi secara terbatas.

“Pada sektor akses transportasi, mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi secara bertahap telah kembali terhubung, meskipun sebagian masih beroperasi secara terbatas dan memerlukan kewaspadaan bagi para penggunanya secara ekstra,” ujar Pratikno dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan bencana Sumatra di Jakarta, Jumat (19/12/2025), dikutip dari Antara.

Di Provinsi Aceh, Pratikno menjelaskan sejumlah ruas strategis sudah mulai dapat dilalui, antara lain jalur Lhokseumawe–Langsa, Langsa–Kuala Simpang, Kuala Simpang–batas Sumatra Utara, Jalan Kawasan Ekonomi Khusus Arun (KEK), jalur penghubung Kabupaten Bener Meriah–Takengon, serta jembatan Awe Geutah.

Selain itu, akses jalan Aceh Tenggara–Gayo Lues serta jalur Banda Aceh–Aceh Tengah melalui Beutong Ateuh juga mulai pulih.

“Perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas di ruas-ruas tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, di Sumatra Utara konektivitas utama antarwilayah seperti Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Mandailing Natal pada umumnya telah pulih. Namun, masih terdapat sejumlah titik longsor, jalan ambles, serta penggunaan jembatan darurat yang memerlukan kewaspadaan ekstra.

Upaya pembersihan material dan perbaikan infrastruktur terus dilakukan dengan dukungan alat berat, termasuk pembangunan jembatan darurat.

Di Sumatra Barat, khususnya jalur Lembah Anai, proses percepatan perbaikan masih berlangsung dengan progres mencapai sekitar 90 persen.

Selain itu, akses jalan Provinsi Padang Pariaman–Agam melalui Malalak saat ini sebagian besar sudah dapat dilalui, meskipun masih terdapat beberapa titik yang memerlukan penanganan lanjutan oleh pemerintah bersama masyarakat.

“Untuk itu, alat berat, alutsista, dan berbagai macam instrumen pemulihan infrastruktur transportasi terus dikerahkan dengan sekuat tenaga untuk percepatan ini,” kata dia.

Mengutip Antara, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melaporkan sekitar 81 persen dari total sekitar 80 jalan nasional yang terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, telah kembali berfungsi.

Di Aceh, dari 38 ruas jalan nasional yang terdampak, sebanyak 26 ruas sudah dapat dilalui, sementara 12 ruas lainnya masih dalam tahap perbaikan bersama TNI dan masyarakat.

Kemudian di Sumatra Utara, 10 dari 12 ruas jalan nasional yang terdampak telah fungsional, sedangkan di Sumatra Barat hampir seluruhnya pulih dengan 29 dari 30 ruas jalan sudah dapat digunakan.

Selain jalan, Kementerian PU juga mencatat kerusakan pada 33 jembatan nasional di tiga provinsi tersebut. Sebanyak 19 jembatan atau hampir 60 persen telah fungsional, sementara sisanya masih membutuhkan penanganan lanjutan.

Sebanyak 123 ruas jalan kabupaten terdampak banjir, terutama di Sumatra Barat, namun penanganannya masih bertahap karena prioritas difokuskan pada pemulihan jalan nasional.

Selain itu, terdapat 95 jembatan daerah yang rusak, dengan baru empat jembatan kembali fungsional dan sisanya masih dalam perbaikan menggunakan jembatan bailey dan aramco.