SDA PUPR Sebut program Padat Karya Tahun Ini Akan Serap 350.104 Naker

IVOOX.id, Jakarta - Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko berharap rencana program padat karya bidang SDA untuk tahun ini sebanyak 350.104 tenaga kerja.

"Pada tahun 2022 direncanakan program padat karya dengan alokasi dana sebesar Rp4,85 triliun," ujar Jarot dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa, dikutip Antara.

Dia menambahkan bahwa rencana program padat karya bidang SDA tahun 2022 tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 350.104 orang.

Adapun rincian kegiatan program padat karya bidang SDA tahun ini terdiri dari Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sebesar Rp2,25 triliun di 10,000 lokasi, dengan target serapan tenaga kerja sebanyak 179.141 orang.

Kemudian program padat karya Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) sebesar Rp145 miliar di 580 lokasi dengan target serapan tenaga kerja sebanyak 4.640 orang.

Selanjutnya program padat karya Operasi dan Pemeliharaan infrastruktur SDA sebesar Rp2,45 triliun di 14.199 lokasi dengan target serapan tenaga kerja 166.323 orang.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Program Padat Karya pada tahun 2021 telah menyerap 1,8 juta pekerja.

Menteri PUPR menyampaikan rincian realisasi pelaksanaan Program Pola Padat Karya tahun 2021 di bidang Sumber Daya Air telah menyerap 361.771 pekerja.

Sedangkan realisasi di bidang Cipta Karya telah menyerap 417.381 pekerja, kemudian realisasi bidang Bina Marga menyerap 749.299 pekerja, dan realisasi bidang Perumahan telah menyerap 266.394 pekerja.

Menteri PUPR mengungkapkan program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai (PKT) dinilai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di pedesaan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur padat karya, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi pengangguran.