"Kita harus membentuk satgas yang nantinya dalam satu payung untuk saling berkolaborasi, tentunya akan ada interaksi dengan satgas pusat," kata Ketua Komisi I DPR Aceh Iskandar Usman Al Farlaky, di Banda Aceh.

Hal itu disampaikan Iskandar Usman Al Farlaky dalam rapat kerja Komisi I DPRA terkait investigasi kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh, di Banda Aceh.

Rapat di gedung DPRA tersebut dihadiri berbagai unsur mulai dari perwakilan Pemerintah Aceh, Kemenlu, Kemenkopolhukam, Kemendagri, IOM, UNHCR, Polda Aceh, Bakamla, Imigrasi, Kemenkumham Aceh serta pemerintah kabupaten/kota yang menampung pengungsi Rohingya.

Iskandar menyampaikan, Satgas tersebut diperlukan sehingga penanganan pengungsi Rohingya di Aceh lebih terarah dan berjalan baik.

"Maka kita minta Pemerintah Aceh segera mempercepat pembentukan Satgas ini, dan berkoordinasi dengan Satgas pusat," ujarnya dilansir Antara.

Iskandar menuturkan, secara kemanusiaan semua lintas sektoral di Aceh selama ini terus memfasilitasi kehadiran etnis Rohingya ini dengan batas waktu tertentu, untuk selanjutnya mereka ditangani UNHCR dan IOM.

"UNHCR juga harus memperjelas status pengungsi Rohingya di Aceh dengan tetap melakukan koordinasi dengan lintas sektoral di Aceh dan Pemerintah Pusat," kata Iskandar.

Sementara itu, Kabag Pemerintahan Setda Aceh Afifuddin yang mewakili Pemerintah Aceh dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa terkait satgas tersebut sejauh ini masih dalam penyusunan draf melalui Kesbangpol Aceh.

"Pemerintah Aceh sangat mendukung, kita sedang menyusun draf dan sudah di Kesbangpol, ada perbaikan dan segera kita koordinasikan," kata Afifuddin.

Untuk diketahui, sepanjang 2022 pengungsi Rohingya telah lima kali memasuki wilayah Aceh yakni satu kali di Kabupaten Bireuen pada Maret sebanyak 114 orang.

Kemudian, dua kali di Kabupaten Aceh Utara November sebanyak 229 orang, dan masing-masing satu kali di Kabupaten Aceh Besar 57 orang dan Pidie 185 jiwa pada akhir Desember kemarin.