Rupiah Terus Melemah, DPR Minta Pemerintah Waspadai Sektor Pangan

IVOOX.id – Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pemerintah diminta mencermati dampak gejolak kurs terhadap sektor pangan nasional agar tidak memicu kenaikan harga bahan pangan dan mengganggu ketahanan pangan dalam negeri.

Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah menyebut pemerintah perlu melakukan analisis menyeluruh terhadap posisi rupiah dengan membandingkan pergerakan mata uang negara-negara lain di kawasan ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui apakah tekanan yang terjadi berasal dari faktor global atau dipengaruhi kondisi domestik.

“Yang perlu kita lihat bukan hanya angka kurs rupiah terhadap dolar AS, tetapi juga bagaimana posisi Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga. Jika pelemahan mata uang terjadi hampir merata di kawasan, maka tekanan tersebut lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal,” ujar Rina dalam siaran pers, Kamis (4/6/2026).

Menurut Rina, pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi meningkatkan biaya impor komoditas dan bahan baku strategis, seperti kedelai, gandum, garam industri, serta pakan ternak. Kondisi tersebut dikhawatirkan menaikkan ongkos produksi petani, peternak, dan nelayan, sehingga memicu kenaikan harga pangan di tingkat konsumen.

“Jika biaya impor meningkat, maka tekanan terhadap harga pangan dan biaya produksi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha perikanan juga akan semakin besar,” kata Rina.

Kemudian untuk mengurangi risiko tersebut, kata Rina, pihaknya mendorong pemerintah mempercepat upaya swasembada pangan. Ia menilai penguatan industri pakan lokal, pengembangan benih unggul nasional, serta pemberian subsidi yang tepat sasaran kepada petani dan nelayan perlu menjadi prioritas.

Selain itu, Rina juga menekankan bahwa tingginya ketergantungan terhadap impor membuat sektor pangan nasional rentan terhadap gejolak ekonomi global. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan nilai tukar rupiah.