Riset NEXT Indonesia Center: Kelas Menengah Paling Banyak Menikmati Subsidi Pemerintah

IVOOX.id – Hasil riset NEXT Indonesia Center menunjukkan bahwa kelompok kelas menengah di Indonesia justru menjadi penerima terbesar berbagai subsidi, termasuk yang sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Temuan ini sekaligus membantah anggapan bahwa kelas menengah kurang diperhatikan negara. “Temuan riset tersebut sekaligus menepis anggapan yang berkembang bahwa kelas menengah kurang mendapat perhatian dari pemerintah,” ujar Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko, dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Senin (17/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa kelas menengah didefinisikan sebagai kelompok dengan pengeluaran 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan nasional. Dengan garis kemiskinan Maret 2025 sebesar Rp609.160 per kapita per bulan, kelompok kelas menengah memiliki pengeluaran sekitar Rp2,1 juta hingga Rp10,4 juta per kapita per bulan. Mengacu pada Susenas Maret 2024 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk kelas menengah mencapai 47,9 juta orang atau sekitar 14,9 juta rumah tangga.

Riset itu menemukan bahwa hampir seluruh rumah tangga kelas menengah menggunakan bensin bersubsidi untuk transportasi. “Sebanyak 91,87 persen rumah tangga kelas menengah menggunakan bensin, termasuk di dalamnya jenis Pertalite,” kata Christiantoko. Sebagai perbandingan, pada kelompok miskin dan rentan miskin, pengguna bensin hanya 79,54 persen. Bahkan kelompok masyarakat yang menuju kelas menengah atau aspiring middle class mencatat angka lebih tinggi, yakni 89,27 persen.

Ketergantungan terhadap energi bersubsidi juga terlihat pada penggunaan LPG 3 kilogram. “Sekitar 79,85 persen atau 11,9 juta rumah tangga kelas menengah ikut mengonsumsi gas melon,” kata Christiantoko. Sementara pada kelompok aspiring middle class, tingkat penggunaannya mencapai 87,46 persen atau sekitar 32 juta rumah tangga.

Riset tersebut juga menemukan bahwa sebagian kelas menengah menjadi penerima bantuan sosial reguler yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat miskin. “Mestinya program ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, tapi kelas menengah juga terima alirannya,” ujarnya. Berdasarkan data Susenas Maret 2024, tercatat 594 ribu rumah tangga kelas menengah menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 727 ribu menerima Program Keluarga Harapan (PKH), 1,2 juta menerima bantuan pangan non-tunai, dan 399 ribu menerima BLT Dana Desa.

Selain itu, pemerintah juga memberikan beragam insentif fiskal yang turut dinikmati kelas menengah, terutama dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah (DTP). Contohnya adalah penghapusan pajak penjualan barang mewah untuk kendaraan hybrid sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025, serta insentif pajak penghasilan untuk pemilik Surat Berharga Negara valuta asing. “Tentu semua ini, baik kendaraan hybrid maupun SBN valas, bukan untuk konsumsi masyarakat bawah. Hanya kelas menengah yang dapat menikmatinya,” ujar Christiantoko.

Ia juga menambahkan bahwa kredit lunak seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) lebih banyak diserap kelas menengah. “Penerima manfaat jenis ini jelas bukan orang miskin maupun hampir miskin, karena bank tetap memperhitungkan kemampuan pengembalian kredit,” katanya.