Respons BGN Soal SPPG Fiktif pada Program Makan Bergizi Gratis

IVOOX.id – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya menegaskan isu yang menyebutkan adanya ribuan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut fiktif itu tidak benar. Menurutnya, yang terjadi adalah adanya sejumlah usulan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah terdaftar dalam portal mitra, tetapi belum ditindaklanjuti dengan pembangunan fisik.

“Semua SPPG operasional yang terverifikasi tidak mungkin fiktif karena harus dilengkapi dengan perwakilan yayasan dan kepala SPPG,” kata Sony dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Sony menjelaskan, setiap usulan dapur SPPG wajib melalui mekanisme berlapis. Proses dimulai dari tahap verifikasi pengajuan, persiapan administrasi, survei lapangan, hingga penentuan kelayakan pembangunan. Apabila sebuah usulan tercatat dengan progres pembangunan nol persen, sistem secara otomatis akan mengembalikan statusnya ke tahap awal. “Saat ini BGN telah melakukan langkah review terhadap usulan dengan status proses persiapan namun progres pembangunannya nol persen. Usulan titik-titik SPPG tersebut dikembalikan statusnya oleh sistem ke tahap awal, yaitu verifikasi pengajuan,” jelasnya.

Terkait anggaran, Sony menegaskan dana MBG tidak bisa dicairkan tanpa prosedur resmi. Mekanisme pencairan hanya dapat dilakukan melalui akun virtual dengan persetujuan dua pihak: perwakilan yayasan selaku pengusul atau maker, dan kepala SPPG sebagai approver. “Anggaran MBG ditransfer oleh KPPN kepada virtual account di mana pencairannya hanya bisa dilakukan apabila perwakilan yayasan sebagai maker dan Kepala SPPG approver masing-masing telah memiliki username dan password,” ujar Sony.

Ia menambahkan, tanpa adanya usulan resmi dan persetujuan berlapis, anggaran tidak mungkin keluar. “Tanpa adanya usulan dari perwakilan yayasan (maker) dan persetujuan (approval) dari Kepala SPPG maka sangat tidak mungkin satu rupiah pun anggaran MBG akan keluar dari virtual account,” katanya.

Sony juga menyampaikan perkembangan terkait aduan masyarakat. Hingga kini, BGN menerima 3.520 komplain. Dari jumlah tersebut, 3.470 sudah direspons, sementara 1.942 mitra telah menyampaikan bukti valid berupa video pembangunan dapur SPPG. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa mayoritas SPPG memang berjalan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menekankan komitmen lembaganya terhadap transparansi dan akuntabilitas. “Kami pastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai peruntukannya, dan masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan program MBG,” ujarnya.

Khairul menambahkan, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. BGN, kata dia, terus membuka kanal pengaduan, menyediakan data terkait perkembangan pembangunan SPPG, serta melibatkan masyarakat untuk ikut mengawasi di lapangan.