Rencana Retret Kepala Daerah Terpilih Dikritik, Dinilai Tak Relevan dan Boros Anggaran

IVOOX.id – Rencana pelaksanaan retret bagi kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai acara ini tidak hanya memboroskan anggaran negara, tetapi juga kurang relevan dengan kebutuhan daerah. 

Ray menilai bahwa retret ini lebih berfokus pada bagaimana daerah memahami kebijakan pusat, tanpa memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi. Menurutnya, seharusnya ada dialog dua arah antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan yang dibuat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.  

“Materinya lebih menekankan agar daerah memahami pusat, bukan sebaliknya,” ujar Ray dalam diskusi publik Selasa (18/2/2025).

Ia juga menyoroti bahwa forum ini lebih menyerupai upaya sentralisasi kekuasaan, di mana kepala daerah diharapkan hanya mengikuti arahan pusat tanpa adanya diskusi yang seimbang. Menurut Ray, kebijakan pusat sering kali berdampak langsung pada anggaran dan kinerja daerah, sehingga dialog terbuka jauh lebih penting daripada sekadar pengarahan satu arah.  

Selain itu, ia juga mengkritik konsep retret yang memiliki nuansa militerisme yang kuat. Menurutnya, tidak ada urgensi untuk menanamkan budaya militer dalam kepemimpinan daerah. Ray pun mempertanyakan substansi materi yang akan diberikan dalam acara tersebut.  

“Saya ingin tahu, apakah ada materi tentang anti-korupsi? Apakah ada pelatihan keterbukaan informasi publik atau cara meningkatkan partisipasi masyarakat? Jika tidak ada, maka retret ini hanya akan menjadi ajang pengarahan tanpa substansi,” ujarnya.  

Ray mendesak Menteri Dalam Negeri untuk mempertimbangkan kembali rencana ini. Jika retret ini tetap dilaksanakan, ia berharap formatnya lebih mengutamakan dialog dan keterlibatan aktif kepala daerah dalam menyampaikan aspirasi dan tantangan mereka.  

“Jika hanya menjadi panggung bagi pemerintah pusat tanpa memberi ruang bagi aspirasi daerah, lebih baik batalkan saja,” katanya.

Senada, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Ghaliya Putri Sjafrina, menyoroti bahwa kegiatan ini bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.  

Menurut Almas, pemerintah justru mengambil langkah kontradiktif dengan memangkas anggaran di sektor pelayanan publik, sementara di sisi lain mengalokasikan dana untuk kegiatan yang dinilai minim manfaat.  

"Ada kebijakan yang cukup kontradiktif. Di satu sisi, ada pemangkasan anggaran yang berdampak pada pelayanan publik, tapi di sisi lain ada kegiatan seperti retret kepala daerah yang tetap berjalan," ujar Almas dalam diskusi publik dengan tema Retret Kepala Daerah dan Efisiensi Anggaran: Reformasi Birokrasi Setengah Hati, Selasa (18/2/2025).  

Ia menegaskan bahwa jika anggaran pendidikan dasar saja terkena pemangkasan, maka pemerintah seharusnya juga mengevaluasi program-program yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan publik.  

Kritik serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan. Menurutnya, rencana retret kepala daerah bertentangan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.  

"Terkait dengan retret, saya rasa ini justru bertentangan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Penguatan kapasitas kepala daerah seharusnya bisa dilakukan berdasarkan zona, sehingga lebih efektif dan efisien," kata Misbah.  

Ia menilai bahwa daripada mengumpulkan ratusan kepala daerah dalam satu forum, lebih baik program penguatan kapasitas dilakukan di tingkat regional agar lebih relevan dengan kondisi masing-masing daerah.  

"Jika tujuannya hanya untuk memahami Asta Cita, sebaiknya kegiatan ini diselenggarakan dalam lingkup daerah atau zona tertentu. Dengan begitu, programnya bisa lebih kontekstual dan efektif," katanya.