Rencana Baleg DPR Kunker ke Brasil Dikritisi Formappi

IVOOX.id, Jakarta – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritik rencana kunjungan kerja (kunker) Badan Legislasi (Baleg) DPR ke Ekuador dan Brasil untuk menyempurnakan Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Ia menilai rencana kunker tersebut tak berguna dan tak jelas tujuan utamanya. Karenanya, rencana kunker itu dinilai sebagai salah satu kekacauan abadi yang selama ini kerap terjadi di DPR.

"Enggak ada kalimat yang pas untuk mengekspresikan keanehan rencana kunker Baleg ini. Pokoknya kacau saja. Dan ini semacam kekacauan abadi DPR saat ini yang selalu saja mencuri panggung dengan berbagai kontroversi kebijakan, sikap, hingga korupsi," kata Lucius dalam keterangan resminya, Jumat (1/9).

Lucius meminta agar rencana kunjungan kerja Baleg keluar negeri pada akhir Oktober 2021 itu harus dibatalkan. DPR, kata dia, kerap kali menciptakan masalah yang tidak penting di tengah pandemi saat ini.

Lucius menilai DPR di tengah pandemi justru kerap menimbulkan kegaduhan ketimbang memberikan prestasi kinerja yang baik untuk masyarakat.

Bahkan, ia mencatat DPR baru mengesahkan satu RUU Prioritas dari 33 daftar RUU Prioritas 2021. Padahal, masa sidang untuk penuntasan pembahasan RUU Prioritas 2021 itu hanya tinggal satu masa sidang lagi.

"Kenapa sih DPR ini selalu saja bikin gaduh dengan rencana-rencana yang tak masuk akal, tak punya sensitivitas, dan tak punya arah?" kata dia.

Lebih lanjut, Lucius mengatakan bahwa RUU PKS sangat bisa disusun di DPR tanpa harus kunjungan kerja ke luar negeri. Terlebih lagi, sudah banyak masukan dari masyarakat dan para ahli untuk menyelesaikan RUU tersebut.

"Ngapain kalian justru lari ke luar negeri? Mau menghindari rakyat? Mau mangkir dari tanggungjawab membahas RUU yang masih sangat banyak ya? Kangen udara luar negeri ya? Sudah kebelet pelesiran ya?" tanya Lucius.

Berdasarkan surat yang diterima, kegiatan kunker Baleg DPR RI ke Brazil dan Ekuador itu akan berlangsung pada 31 Oktober-22 November 2021 mendatang. Surat itu bernomor LG/13489/DPR RI/IX/2021 perihal Permintaan Nama Anggota Baleg ke Luar Negeri.

Jumlah anggota yang diminta pun berbeda-beda setiap fraksi. Terbanyak Fraksi PDIP dengan 6 anggota dan paling kecil Fraksi PPP dengan 1 anggota.