Realisasi Belanja Subsidi dan Kompensasi Capai Rp153,1 Triliun

IVOOX.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyaluran belanja subsidi dan kompensasi mencapai Rp153,1 triliun per 30 April 2026, setara 34,4 persen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi belanja tersebut terdiri atas belanja subsidi sebesar Rp74,9 triliun dan belanja kompensasi Rp78,2 triliun.

“Belanja subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, ya kami bayar sesuai dengan yang diminta oleh PLN dan Pertamina,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026), dikutip dari Antara.

Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), depresiasi nilai tukar rupiah, serta pembayaran uang muka subsidi pupuk, peningkatan volume bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik.

Volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global rentan meningkatkan realisasi subsidi energi. Namun Kementerian Keuangan memastikan, Indonesia telah memiliki pengalaman menghadapi kondisi tersebut, termasuk saat lonjakan harga energi pada konflik Rusia dan Ukraina pada 2022.

Hingga April 2026, pemerintah menjaga ketersediaan barang dengan harga bersubsidi yang rinciannya yaitu untuk BBM subsidi mencapai 4.704,6 ribu kiloliter (tumbuh 8,2 persen) dan LPG 3 kilogram sebanyak 2.152,8 juta kilogram (tumbuh 3,7 persen).

Kemudian untuk listrik bersubsidi yang menjangkau 42,9 juta pelanggan (tumbuh 2,2 persen), pupuk bersubsidi sebanyak 2,9 juta ton (tumbuh 25,2 persen), serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 1,54 juta debitur (1,4 persen).

Adapun belanja pemerintah pusat secara keseluruhan telah tersalurkan sebesar Rp826 triliun atau tumbuh 51,1 persen. Bendahara negara menyatakan realisasi ini merupakan hasil dari strategi untuk meratakan penyaluran belanja pemerintah sepanjang tahun.

Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 57,9 persen atau senilai Rp400,5 triliun, sedangkan belanja non-K/L tumbuh 45,2 triliun atau Rp425,5 triliun.

Transfer ke Daerah Capai Rp256,8 triliun per April

Kemenkeu mencatat penyaluran anggaran transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp256,8 triliun per 30 April 2026 atau setara 37,1 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp693 triliun. Realisasi terkontraksi sebesar 1 persen bila dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu sebesar Rp259,4 triliun.

“TKD yang kami salurkan Rp256,8 triliun atau 37,1 persen dari pagu di APBN,” kata Purbaya di kesempatan tersebut.

Penyaluran TKD pada April utamanya didorong oleh dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) nonfisik, dan otonomi khusus (otsus).

Kinerja TKD per April juga termasuk relaksasi penyaluran dan tambahan alokasi dengan total Rp10,65 triliun bagi daerah terdampak bencana di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Tambahan alokasi tersebut telah disalurkan dengan penyaluran terakhir dilakukan pada April.

Rinciannya, penyaluran Tahap I terealisasi sebesar 40 persen atau Rp4,4 triliun tanpa syarat salur pada Februari; Tahap II sebesar 30 persen atau Rp3,1 triliun tanpa syarat salur pada Maret; dan Tahap III sebesar 30 persen atau Rp3,1 triliun tanpa syarat salur pada April.

Relaksasi penyaluran TKD dan tambahan alokasi mendorong realisasi TKD wilayah terdampak bencana di Sumatera mencapai Rp42,96 triliun atau 48 persen dari pagu. Kemenkeu menyebut realisasi ini lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Adapun sebagian TKD masih menunggu pemenuhan persyaratan penyaluran dari pemerintah daerah.

Untuk tambahan otsus Aceh, Kemenkeu mencatat dana yang telah tersalurkan yaitu Tahap I sebesar Rp30,39 miliar (40 persen). Sementara penyaluran dua tahap berikutnya yang masing-masing sebesar Rp22,79 miliar akan dilakukan pada Mei untuk Tahap II dan Juni untuk Tahap III.

Sementara itu, belanja pemerintah pusat tercatat tumbuh 51,1 persen senilai Rp826 triliun. Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 57,9 persen atau senilai Rp400,5 triliun, sedangkan belanja non-K/L tumbuh 45,2 triliun atau Rp425,5 triliun.

Dengan demikian, belanja negara terealisasi Rp1.082,8 triliun atau tumbuh signifikan sebesar 34,3 persen, setara 28,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun.