Realisasi Belanja Negara Capai Rp 1.960,3 Triliun, Baru 54,1 persen dari Target APBN 2025

IVOOX.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp 1.960,3 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan jumlah tersebut baru 54,1 persen dari target APBN 2025.

Suahasil mengatakan belanja negara tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp 1.388,8 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 571,5 triliun.

Di dalam BPP, Belanja Kementerian/Lembaga realisasi tercatat Rp686,0 triliun atau 59,1 persen dari pagu APBN antara lain digunakan untuk penyaluran bantuan sosial berupa PBI JKN untuk 96,7 juta peserta, PKH untuk 10 juta KPM, kartu sembako untuk 18,3 juta KPM, PIP untuk 11,3 juta siswa, dan KIP Kuliah untuk 895,9 ribu mahasiswa melalui validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta pelaksanaan program prioritas Pemerintah.

Selain itu, realisasi belanja non-K/L tercatat Rp 702,8 triliun atau 45,6 persen dari pagu APBN antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi. Terdapat peningkatan realisasi subsidi untuk BBM, LPG, listrik, dan pupuk dibandingkan tahun 2024.

“BBM 3,5 persen lebih tinggi realisasinya, LPG 3 kg 3,6 persen lebih tinggi, listrik bersubsidi sekitar 3,8 persen lebih tinggi, dan pupuk 12,1 persen juta tonnya lebih tinggi. Moga-moga ini terus membantu bergeraknya perekonomian di masyarakat,” ujar Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada Senin (22/9/2025).

Sementara itu realisasi TKD Rp 571,5 triliun atau 62,1 persen dari pagu APBN. Realisasi tersebut lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya karena adanya perbaikan penyampaian dan pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah. Belanja daerah terkontraksi 14,1 persen seiring pergantian kepemimpinan dan kebijakan efisiensi.

“APBN terus melakukan upaya keras untuk melakukan belanja berkualitas untuk seluruh Indonesia. Belanja negara adalah satu kesatuan antara BPP dan juga TKD. Dia merupakan satu kesatuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.