"Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun," Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (16/8/2024), dikutip dari Antara.

Adapun pembangunan infrastruktur tersebut meliputi berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan, energi serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Dalam satu dekade ini, pembangunan infrastruktur gencar dilakukan oleh Pemerintah. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan kerap menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk efisiensi biaya logistik hingga sebagai konektivitas antarwilayah.

Dalam IMD World Competitiveness Ranking bidang infrastruktur, peringkat Indonesia naik dari 54 pada 2014 menjadi peringkat ke-27 saat ini.

Pemerintah telah menetapkan 204 proyek dan 13 program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Sejak 2016 hingga semester II-2023, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat penyelesaian 190 PSN dengan estimasi nilai investasi Rp1.514 triliun.

PSN tersebar di 14 sektor, dengan proyek terbanyak di sektor jalan (48 proyek), bendungan dan irigasi (56 proyek), kereta api (13 proyek), energi (17 proyek), pelabuhan (15 proyek), sanitasi dan air bersih (9 proyek), serta bandara (7 proyek).

Berdasarkan laporan semester II-2023 KPPIP, sebaran proyek infrastruktur dan program PSN masih terpusat di Jawa dan Sumatera, yakni 79 proyek di Jawa dengan total investasi Rp 1.288,4 triliun dan 40 proyek di Sumatera dengan total nilai investasi Rp 611,83 triliun.

Kemudian, PSN di Sulawesi sebanyak 27 proyek dengan nilai investasi Rp 1.170,36 triliun, PSN di Bali dan Nusa Tenggara dengan 20 proyek dengan nilai investasi Rp 58,6 triliun, 13 proyek di Kalimantan dengan nilai investasi Rp 205,76 triliun, dan 17 proyek di Maluku dan Papua dengan nilai investasi Rp 945,16 triliun.

Di bidang transportasi, beberapa yang telah dibangun adalah kereta api Makassar-Parepare, Kereta Api Express Soekarno-Hatta-Sudirman, MRT Jakarta, LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi, dan LRT Sumatera Selatan, serta Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung, Bitung, dan Patimbang.

Jokowi mengatakan bahwa anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun akan digunakan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan.

"Anggaran Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan," katanya.

Selain itu, anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk kesehatan dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 197,8 triliun atau 5,5% dari belanja negara.

Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 Di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jokowi memaparkan sejumlah bantuan perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat ekonomi bawah, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, hingga Program Keluarga Harapan, dalam 10 tahun kepemimpinannya.

Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah menganggarkan Rp 361 triliun dari APBN untuk Program Kartu Indonesia Sehat selama sepuluh tahun pemerintahannya.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga menganggarkan Rp 113 triliun untuk Program Kartu Indonesia Pintar selama sepuluh tahun ini untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari SD sampai SMA/SMK di seluruh Indonesia.

Kepala Negara juga merinci anggaran untuk Program Keluarga Harapan selama 10 tahun ini sebesar Rp 225 triliun untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun.

Kemudian, anggaran sebesar Rp 60,3 triliun untuk program Pra Kerja selama 5 tahun ini telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian sebanyak 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi serta Maluku dan Papua selama 10 tahun pemerintahan Jokowi.

Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin mencapai 9,03% secara nasional, dengan tingkat kemiskinan di Sulawesi 9,59%, Maluku dan Papua 19,39%, Sulawesi Tengah 11,77%, dan Maluku Utara 6,32%.

Sebagai perbandingan, pada Maret 2014, persentase penduduk miskin adalah 11,25%. Tingkat kemiskinan terbesar berada di Maluku dan Papua (23,15%), sementara di Sulawesi 11,71%, dengan Sulawesi Tengah 13,93%, dan Maluku Utara 7,30%.

RAPBN dan Nota Keuangan TA 2025

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply