RAPBN 2026: Banggar DPR Setujui Penyesuaian Belanja, Defisit Melebar Jadi 2,68 Persen

IVOOX.id – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyampaikan hasil rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dalam keterangan pers di Lobi Gedung Nusantara II, Kamis (18/9/2025), Said mengungkapkan adanya penyesuaian belanja baik di pusat maupun di daerah, yang berdampak pada meningkatnya defisit anggaran negara tahun depan.

“Kawan-kawan semua, barusan kami selesai rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I untuk RAPBN tahun 2026. Memang disadari dalam rapat tersebut ada berbagai penyesuaian. Karena adanya penyesuaian itu tentu terjadi peningkatan belanja, baik di pusat maupun di daerah. Semua ini dilakukan pemerintah bersama Badan Anggaran DPR dalam rangka merespons berbagai kebutuhan, khususnya untuk TKD, daerah istimewa, dan dana otonomi khusus,” ujar Said dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Kamis (18/9/2025).

Dari sisi penerimaan negara, Banggar dan pemerintah sepakat menargetkan kenaikan tipis dari Rp 3.147 triliun menjadi Rp 3.153 triliun. Peningkatan tersebut didorong oleh proyeksi penerimaan cukai yang naik dari Rp 302 triliun menjadi Rp 336 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Rp 455 triliun menjadi Rp 459,199 triliun.

Meski demikian, tambahan belanja membuat defisit RAPBN 2026 melebar. “Defisit yang awalnya diperkirakan 2,48 persen disepakati bersama pemerintah dan Banggar DPR menjadi 2,68 persen. Artinya, defisit naik dari Rp 638,807 triliun menjadi Rp 689,147 triliun. Dari PDB, sebagaimana saya sampaikan tadi, dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen,” ujar Said.

Ia memaparkan, beberapa pos belanja yang mengalami penyesuaian di antaranya transfer ke daerah sebesar Rp43 triliun. Rinciannya, Dana Alokasi Umum bertambah Rp 26,2 triliun, Dana Otonomi Khusus Rp 851 miliar, Dana Keistimewaan Yogyakarta naik dari Rp 500 miliar menjadi Rp1 triliun, Tunjangan Profesi Guru Rp 2 triliun, serta Dana Bagi Hasil Rp 13,44 triliun.

Sementara itu, belanja pusat juga mendapat tambahan Rp7,3 triliun. Alokasinya mencakup Kementerian ESDM Rp2 triliun, Kementerian Kominfo Rp537,78 miliar, UMKM Rp250 miliar, BP Batam Rp80 miliar, Kejaksaan Agung Rp250 miliar, Lemhannas Rp15 miliar, Kementerian Perhubungan Rp769 miliar, Kementerian Luar Negeri Rp196 miliar, Kementerian Pendidikan dan Riset Rp873,8 miliar, Kementerian PANRB Rp1,282 triliun, Kementerian Tenaga Kerja Rp144 miliar, serta cadangan belanja Rp141 miliar.

Menurut Said, sebagian besar tambahan Dana Alokasi Umum sebesar Rp6,9 triliun juga diarahkan untuk sektor pendidikan. “Itulah yang bisa kami sampaikan kepada kawan-kawan semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Transparansi sudah kami mulai ciptakan, dan kami sampaikan tidak lebih dan tidak kurang, itulah postur APBN kita di tahun 2026,” katana.

Terpisah, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa kenaikan defisit dalam RAPBN 2026 merupakan konsekuensi seiring adanya penambahan Belanja Pemerintahan Pusat (BPP) dan Transfer Ke Daerah (TKD).

“Itu kan konsekuensi. Tadi kan kita menambah yang Rp43 triliun (TKD), lalu kita tambah sedikit di belanja pusatnya, sehingga defisit melebar dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen dari PDB,” ujar Febrio saat ditemui usai Rapat Kerja Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (18/9/2025), dikutip dari Antara.

Febrio memastikan bahwa pemerintah masih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kondisi fiskal, yang tercermin dari defisit dalam RAPBN 2026 masih lebih rendah dibandingkan outlook defisit APBN tahun 2025 yang sebesar 2,78 persen.

“Kita melihat kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi dan juga baik di pusat maupun belanja di daerah itu tetap menjadi prioritas,” ujar Febrio.