Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah, Prabowo Singgung Pemimpin Jujur hingga Bali Kotor

IVOOX.id – Presiden RI Prabowo Subianto membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 2 Februari 2026. Ia menyinggung soal pemimpin yang jujur hingga masalah sampah di Bali. 

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Senin, 2 Februari 2026 saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi saya nyatakan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 dibuka," kata Prabowo, dikutip dari Antara.

Dalam taklimatnya, Presiden menekankan pentingnya pemahaman peran dan tugas aparatur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai pemimpin rakyat. Prabowo menyebut rakyat Indonesia pada dasarnya menginginkan kehidupan yang tenang dan harmonis.

Presiden menyampaikan harapan rakyat tertuju pada hadirnya pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

"Mereka berharap bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat, semuanya bukan segelintir orang. Bahkan mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja. ini adalah harapan semua rakyat kita," ucapnya.

Rakornas tersebut dinilai menjadi momentum penting karena mempertemukan hampir seluruh unsur pemerintahan Republik Indonesia dari pusat hingga daerah dalam satu forum koordinasi nasional

"Ini adalah harapan semua rakyat kita dan hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang baik bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99 persen pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah," ucap Presiden.

Dalam kesempatan itu, Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku penyelenggara rakornas.

Presiden menilai forum tersebut penting untuk memperkuat semangat bersama seluruh jajaran pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara.

Kepala Negara juga menyinggung pandangan sejumlah pihak dari luar negeri yang meragukan kemampuan Indonesia sebagai negara dengan keberagaman suku, etnis, ras, agama, dan bahasa untuk bersatu dalam satu negara.

Menurut Presiden, Indonesia justru telah membuktikan bahwa keberagaman tersebut dapat dipersatukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengejar cita-cita bersama.

"Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana negara yang sekian banyak suku bangsa, kelompok etnis, sekian ras, sekian agama besar, ratusan bahasa bisa berkumpul, bisa bersatu bisa mengejar cita-cita dalam satu kerangka negara kesatuan negara Indonesia," kata Prabowo.

Soroti Bali Kotor

Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan lingkungan di Bali yang dinilai kotor akibat sampah dan meminta pemerintah daerah untuk melibatkan siswa sekolah dalam kegiatan pembersihan sebagai bagian dari upaya mengatasi masalah tersebut, terutama untuk menjaga daya tarik pariwisata.

"Maaf ya gubernur, bupati-bupati dari Bali, ini real lho, Bali bulan Desember 2025, ini pantai Bali, bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur, bupati, SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara, apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita, ini halaman kita, ayo kita bersihkan ramai-ramai korve," kata dia.

Prabowo menuturkan, dia mendapat informasi tentang kondisi Bali yang kotor penuh sampah saat dirinya bertemu sejumlah tokoh menteri maupun jenderal di Korea Selatan.

"Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara di manapun, dia enggak pakai bahasa basi, bicaranya apa adanya, dia ngomong ke saya. Dia bilang  'Your Excellency, I just came from Bali, oh Bali so dirty now, Bali not nice'. Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ini kita harus atasi bersama," kata Prabowo.

Ia menyampaikan, persoalan sampah telah menjadi masalah krusial secara nasional, termasuk di Bali, seraya menyebut banyak tempat pembuangan akhir mengalami kelebihan kapasitas dalam beberapa tahun ke depan.

Kondisi pantai Bali yang dipenuhi sampah dinilai berpotensi menurunkan minat wisatawan dan berdampak pada sektor pariwisata yang selama ini menjadi penyerap lapangan kerja utama.

Ia mendorong pemerintah daerah, khususnya di Bali, untuk menggerakkan siswa tingkat SD, SMP, dan SMA agar terlibat dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, termasuk kawasan pantai.

Kegiatan tersebut, ucapnya, dapat dilakukan secara rutin dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat TNI dan Polri, hingga badan usaha milik negara.

Ia menilai upaya pembersihan lingkungan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan seremonial atau saling menyalahkan, melainkan melalui kerja nyata dan berkelanjutan.

Pemerintah pusat siap memimpin dan mendukung langkah-langkah penanganan sampah apabila diperlukan demi kepentingan masyarakat.

"Semua instansi pemerintahan harus memimpin korve. Anak sekolah enggak apa-apa, pagi-pagi 10 menit, 15 menit, setengah jam. Kalau ratusan, ribuan itu, cepat itu. Modalnya nanti apa? Modalnya gerobak-gerobak, truk-truk, sampah, dan sebagainya," kata dia.

Dalam kesempatan itu, dia turut menyampaikan rencana pembangunan 34 proyek pengolahan sampah menjadi energi di 34 kota yang ditargetkan mulai dibangun dalam waktu dekat dan beroperasi dalam sekitar dua tahun.

Proyek tersebut diharapkan menjadi bagian dari solusi jangka menengah untuk mengurangi beban sampah di daerah.

Ia menegaskan, kebersihan lingkungan merupakan syarat penting bagi keberlanjutan pariwisata dan kesehatan masyarakat.

Dalam waktu dekat, pemerintah juga berencana meluncurkan Gerakan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik, dan indah), dengan seluruh instansi pemerintah diminta mengambil peran aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan masing-masing.

"Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, gerakkan anak buahmu, korve, tiap hari atau tiap berapa hari, korve, korve, korve. Kepolisian, gerakkan, korve, korve, korve. Danantara semua BUMN, ribuan anak buahnya, korve," ujar dia.

"Saya tidak mau lihat plastik atau sampah di sekitar kantor-kantor BUMN. Semua menteri KL, sebelum masuk kantor, minimal setengah jam bersihkan lingkunganmu. Benar ya? Jangan siap-siap. Minimal setengah jam, pagi-pagi sebelum masuk kantor, kalau perlu menterinya yang mimpin. K/L-K/L semua itu, semua kantor. Kita ini sekarang harus menyatakan perang terhadap sampah," imbuhnya.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 menjadi agenda strategis pemerintah dalam mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah dalam satu forum koordinasi nasional.

Rakornas tersebut sedikitnya dihadiri sekitar 4.473 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).

Forum ini dirancang untuk memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan nasional dengan kebutuhan dan kondisi di daerah.