Raffi Ahmad Minta Maaf Terkait Belanja Pengadaan Jasa Influencer Rp14,7 Miliar yang Diungkap ICW

IVOOX.id – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad meminta maaf kepada publik atas kerja sama dengan dua kementerian dan berkomitmen untuk menyumbangkan Rp15 miliar kepada warga terdampak bencana di Indonesia.
“Dalam video ini tidak ada pembelaan, dan saya meminta maaf,” kata Raffi dalam video yang diunggah akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad yang berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717 pada Senin (16/11/2026), dikutip dari Antara.
Dua kementerian tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Adapun nilai kerja sama dengan dua kementerian tersebut selama 2024–2026 mencapai Rp14,7 miliar.
“Pertama, saya bersama sahabat saya, Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan, terutama untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” kata Raffi.
Ia menekankan uang tersebut tidak memotong honor yang diterima kru produksi, UMKM lokal, dan kelompok masyarakat lainnya yang telah membantu dia dan tiga sahabatnya dalam memproduksi konten kerja sama dengan dua kementerian tersebut.
“Dana bantuan itu berasal dari dana pribadi saya, dan semua honor yang diterima oleh sahabat saya, Ariel, Gading, dan Desta,” ujarnya.
Sementara, dia mengatakan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk dukungan logistik, membangun bendungan, hingga hal lainnya.
“Bentuk dan pelaksanaannya akan kami sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, serta dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait,” katanya.
Raffi mengatakan penyaluran bantuan telah dimulai oleh timnya dengan dua wilayah sebagai sasaran awal.
“Saat ini, penyaluran bantuan kami fokuskan di dua wilayah, yaitu Pidie Jaya dan Gayo Lues. Tidak menutup kemungkinan, bantuan juga akan kami salurkan ke daerah-daerah lain yang membutuhkan,” ujarnya.
Sebelumnya, ICW pada 9 November 2026 mengungkapkan temuan lima paket pengadaan jasa pemengaruh (influencer) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024, serta tiga paket pengadaan jasa influencer di Kementerian Kelautan dan Perikanan selama 2025-2026.
Total nilai delapan paket pengadaan jasa tersebut sebesar Rp14,7 miliar, dengan mengontrak PT Rans Animasi Indonesia.
Bentuk pengadaan jasa tersebut berupa penayangan konten di akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment, hingga menghadirkan Raffi dalam sejumlah acara kementerian.
ICW kemudian menduga pengadaan jasa tersebut hanya mengarah pada satu penyedia jasa sehingga menutup ruang persaingan penyedia jasa lainnya.
Selain itu, ICW menduga terdapat konflik kepentingan dalam pengadaan jasa tersebut karena Raffi adalah pejabat publik.
Mengaku Sudah Konsultasi dengan KPK Soal Pekerjaan
Raffi Ahmad mengaku sudah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pekerjaannya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik.
“Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,” katanya.
Menurut Raffi, KPK pada saat itu memandang aktivitasnya sebagai pejabat publik yang tetap menerima kerja sama sebagai pekerja seni adalah hal yang tidak melanggar ketentuan.
“Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” katanya.
Walaupun demikian, dia saat ini menyadari bahwa terdapat etika, kepatutan dan kepercayaan publik pada jabatan yang diembannya sehingga harus menjadi pertimbangan dalam mengambil setiap keputusan.
“Oleh karena itu, saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang,” ujarnya.
Selain itu, dia menyatakan siap diperiksa oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK), atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerja sama yang dikerjakannya dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).


0 comments