Program Sekolah Rakyat akan Manfaatkan Balai Latihan Kerja

IVOOX.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini akan diwujudkan melalui kerja sama lintas kementerian bersama Kementerian Sosial (Kemensos), dengan memanfaatkan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan komitmennya dalam pertemuan bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kemnaker, Jakarta, pada Jumat (20/6/2025).

“Kolaborasi lintas kementerian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terkait pemanfaatan fasilitas milik Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BLK, baik yang dikelola langsung oleh Kemnaker maupun oleh UPTD, untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat,” ujar Yassierli dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Sabtu (21/6/2025).

Ia menilai bahwa Sekolah Rakyat adalah program terobosan yang sangat penting dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat yang masih berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa program ini sudah mulai berjalan secara bertahap. Saat ini, pelaksanaan tahap awal telah mencakup 100 titik dengan jumlah siswa mencapai hampir 10.000 orang. Seluruh unsur pelaksana seperti guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah juga telah dipersiapkan.

“Sekarang berjalan setahap lagi, di mana atas arahan Presiden kami berdua akan bekerja sama dalam rangka menambah Sekolah Rakyat pada tahun 2025 dan 2026 dengan memanfaatkan balai-balai latihan kerja,” kata Saifullah.

Ia menambahkan bahwa hasil diskusi bersama Kemnaker telah mengidentifikasi 41 BLK yang siap digunakan dalam pelaksanaan tahap pertama program Sekolah Rakyat. Selain itu, sejumlah balai milik UPTD juga akan disiapkan dan disinergikan dalam waktu dekat.

Rencana kolaborasi tersebut akan melibatkan beberapa tahapan lanjutan. Pertama, penilaian terhadap kelayakan sarana dan prasarana akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kedua, Kemnaker dan Kemensos akan segera menyusun kurikulum yang fokus pada pengembangan keterampilan siswa.

“Harapannya, lulusan Sekolah Rakyat memiliki keterampilan sesuai minat masing-masing siswa yang tentunya sejalan dengan standar Kemnaker,” ujar Saifullah.